Pembukaan PON XIX/2016 Masih Belum Bisa Dipastikan Digelar di Bandung
Oleh: Redaksi
Jurnal Bandung – Pasca mencuatnya kasus dugaan penyimpangan dalam pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Gedebage, Bandung, Pemprov Jabar hingga kini belum bisa memastikan acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 mendatang akan tetap digelar di Bandung atau tidak.
Meskipun waktu pelaksanaan PON semakin dekat, hingga kini, kepastian pelaksanaan acara pembukaan PON tersebut masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait kelayakan stadion kebanggaan warga Jabar tersebut.
Sebelum kasus dugaan penyimpangan pembangunan stadion GBLA mencuat, Pemprov Jabar dan Panitia Besar (PB) PON XIX/2016 sepakat menggunakan stadion yang juga direncakan sebagai home base Persib Bandung itu sebagai lokasi acara pembukaan PON.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui, hingga kini, pihaknya masih menunggu hasil kajian Kementerian PU terkait kelayakan stadion GBLA tersebut.
“Kita masih nungga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum,” ucap Aher, sapaan akrabnya, kepada Jurnal Bandung seusai menghadiri peringatan ke-43 Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat provinsi, di Pusat Dakwah Islam, Bandung, Senin (25/5).
Dia melanjutkan, meskipun lokasi acara pembukaan belum bisa dipastikan, namun Aher yang juga Ketua PB PON XIX/2016 menyatakan, seluruh persiapan PON terus dikerjakan, termasuk penyiapan venue-venue olahraga yang akan dipertandingkan.
“Sekarang berjalan, enggak ada yang berhenti,” tegasnya.
Disinggung venue mana saja yang sudah siap dan bisa digunakan, Heryawan mengaku tidak mengetahui secara detail hal itu.
“Sekarang sedang dikerjakan, sulit mempersentasekannya. Tapi kalau nanti di Desember, Insya Allah pengerjaan venue semuanya sudah selesai, saya bisa jawab,” ujarnya.
Aher pun mengakui, adanya keterlambatan dalam pengerjaan venue PON yang kemudian mengundang kekhawatiran dari berbagai pihak. Hal ini, menurutnya, terjadi karena berbagai hal, salah satunya menyangkut tender.
“Ada yang nego dulu dengan pihak ketiga karena sekarang banyak kekhawatiran. Nanti gimana, pihak ketiganya mundur. (Ada venue) punya orang kita bantu, dia (pemilik) enggak mau dibantu, ada peristiwa seperti itu. Nego dulu,” jelasnya.
Meskipun begitu, Aher meyakinkan, proses pengadaan venue PON sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Bahkan, kata Aher, pembangunan venue PON ini melibatkan BPK dan LKPP agar tertib administrasi.
“Saking yakinnya, kita sertakan ada BPK, BPKP. Di situ enggak ada masalah, sudah dipantau sejak awal. Oleh karena itu, program-program pembangunan venue PON aman, lancar, karena kita konsultasinya ke dua pihak,” terangnya.
Kekhawatiran terkait penyiapan venue PON datang dari anggota DPRD Jabar. Anggota Komisi V DPRD Jabar Rustandi meminta pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk segera menyelesaikan pembangunan venue PON.
Menurut Rustandi, hingga kini, masih banyak pengerjaan venue yang belum tuntas, bahkan terkatung-katung. Padahal, pelaksanaan PON XIX/2016 semakin dekat.
“Harus dilakukan terobosan, kalau tidak ini berbahaya,” ucapnya.