Pembebasan Lahan BIJB Terhambat, Pemprov Jabar Libatkan Polisi, TNI, hingga Kejaksaan

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat akan membentuk tim khusus (timsus) pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Kabupaten Majalengka.

Tim yang terdiri dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan pemerintah pusat ini dibentuk untuk mempercepat pembebasan lahan BIJB yang selama ini dinilai lamban dan banyak hambatan.

Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, tim tersebut akan terbentuk pekan ini untuk selanjutnya merumuskan rencana kerja.

Menurut dia, Selasa (7/11) ini, pihaknya akan menggelar rapat bersama Kapolda Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Kajati Jabar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jabar, dan Bupati Majalengka terkait pembentukan timsus tersebut.

“Untuk mempercepat pembebasan tanah di sana. Makanya kita berkoordinasi dengan yang lain,” kata Deddy seusai bertemu dengan Kepala Kanwil BPN Jabar Sri Mujitono di Kantor Kanwil BPN Jabar, Kota Bandung, Selasa (7/11).

Tim tersebut, lanjutnya, akan mengatasi berbagai persoalan yang menghambat pembebasan lahan BIJB, salah satunya untuk melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan.

Disinggung adanya penolakan warga pemilik lahan, Deddy membantahnya. Justru, menurutnya, yang menolak adalah pihak-pihak yang tidak memiliki lahan.

“Makanya koordinasi dengan Kapolda, Pangdam, dan Kajati,” kata Deddy tanpa merinci faktor penghambat lainnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kabupaten Majalengka Darmanto mengatakan, persoalan pembebasan lahan ini terjadi di Desa Sukamulya. Di lokasi tersebut, warga menolak pembebasan lahan serta mengajukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah.

Beberapa syarat yang diajukan warga adalah permintaan harga yang tinggi. Selain itu, mereka pun meminta direlokasi ke daerah yang harus disiapkan pemerintah.

“Ketiga, dikasih (kebutuhan) hidup lima tahun. (Syarat) itu waktu ekspos di Bupati (Majalengka),” kata dia di tempat yang sama.

Lebih lanjut dia menyebut, pembentukan timsus yang melibatkan banyak unsur ini karena tim pembebasan lahan di tingkat Kabupaten Majalengka dinilai sudah tidak mampu lagi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

“Kami di kabupaten sudah dianggap tidak mampu,” kata dia.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jabar Sri Mujitono mengatakan, sebagai leading sector, BPN menunggu kesiapan Pemprov Jabar terkait pembebasan lahan ini. Sehingga, pihaknya pun belum melakukan pengukuran tanah hingga saat ini.

Sebelum mengukur, pihaknya minta berbagai dokumen yang diperlukan untuk dilengkapi terlebih dahulu.

“Perencanaan harus matang, jangan diubah-ubah. Sumber dana harus siap. Lalu koordinasi dengan kita,” katanya.

Dia pun berharap, timsus ini mampu mengatasi berbagai persoalan di lapangan.

“Mudah-mudahan sudah ada titik temu. Intinya dalam melaksanakan tugas yang jadi tugas saya (BPN), harus selesai. Tim percepatan inipun sesuai dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2016,” tambahnya.

Asisten Daerah Pemprov Jabar M Solihin mengatakan, timsus ini dibentuk tidak hanya untuk mempercepat pembebasan lahan, namun juga akan menuntaskan berbagai persoalan lainnya terkait pembangunan bandara tersebut.

“Tapi memang ini juga untuk memberikan kekuatan mental ke BPN dalam melaksanakan pengukuran di lokasi,” katanya.

Dia menuturkan, total keseluruhan lahan untuk bandara tersebut sekitar 1.800 hektare. Saat ini, sudah terbebaskan seluas 982 hektare.

Adapun jumlah anggaran pada 2016 yang disiapkan Pemprov Jabar untuk pembebasan lahan mencapai Rp125 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk membebaskan sekitar 382 bidang tanah.

“Tapi kita fokuskan runway dulu, syukur-syukur yang 382 terkejar. Sekarang 3.000 (meter runway) sudah dipenuhi. Sisanya nanti bertahap,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply