Pasang Target Geser Jateng dalam Raihan LKPPD, Pemprov Jabar Minta Dukungan Kabupaten/Kota
Oleh: Yuga Khalifatusalam

Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat mamasang target menggeser posisi Jawa Tengah dalam raihan predikat sangat tinggi dua besar laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LKPPD).
Namun, untuk meraih predikat sangat tinggi tersebut, Pemprov Jabar mengaku tidak bisa berjalan sendirian. Pasalnya, diperlukan dukungan dari seluruh kota/kabupaten di Jabar.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjelaskan, jika seluruhnya kota/kabupaten memiliki predikat sangat tinggi, maka Jabar bisa menggeser posisi Jawa Tengah dari posisi nomor
2.
Pada tahun ini, dalam LKPPD yang dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ada dua kemungkinan bagi Jabar, yakni di posisi 3 besar setelah Jawa Timur atau Jawa Tengah atau masuk ke dua besar.
“Kalau 1 besar (geser Jatim) saya belum berani karena Jatim selama ini terus bertahan. Mudah-mudahan dengan dukungan kab/kota kita bisa dua besar,” tutur Heryawan, Senin (26/9).
Dia mengatakan, saat ini, dari 26 kabupaten/kota di Jabar di luar Pangandaran, sudah memiliki predikat sangat tinggi.
“idak ada yang sedang, ada 7 daerah lagi belum sangat tinggi, artinya sudah baik. Beberapa tahun lalu ada yang sedang sekarang tinggi,” katanya.
Menurutnya, jika tahun ini 26 kabupaten/kota seluruhnya berpredikat sangat tinggi, maka target Provinsi Jabar masuk dua besar LKPPD dengan predikat AA bisa tercapai.
“Saya targetkan laporan seluruh kabupaten/kota sangat tinggi. Pemprov memperbaiki kinerjanya didukung 26 kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa menjelaskan, perbaikan LKPPD Pemprov Jabar dan 27 kabupaten/kota setiap tahun terus membaik. Karena itu, pihaknya meminta agar daerah berkomitmen dalam penyusunan laporan.
“Mohon dukungan agar bisa menggeser Jateng dan Jabar menjadi posisi dua,” ujarnya.
Menurutnya, dari sisi penilaian, cukup banyak indikator yang mencapai 800 item lebih. Bahkan, untuk LKPPD provinsi mencapai 831 indikator penilaian.
“Nilai provinsi ini nanti disumbang agregator daerah, jadi LKPPD kabupaten/kota, provinsi agregator daerah,” ujarnya.
Untuk meraih target tersebut, pihaknya akan terus melakukan perbaikan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki peringkat penilaian kinerja pemerintah yang dilakukan Kemendagri ini.
Menurutnya, target dua besar bukan hal yang mudah. Pasalnya, pihaknya perlu melakukan sejumlah perbaikan agar mampu menembus peringkat dua besar. Beberapa di antaranya terkait program yang dijalankan serta komitmen dari para pimpinan itu sendiri.
“Pertama, perencanaan kita sudah mengarah bagaimana untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kedua, angka-angka yang dilaporkan sebagai indikator kinerja kunci adalah data-data yang valid, yang diverifikasi sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Ketiga, komitmen bersama, mulai dari Gubernur, bupati/wali kota,” paparnya.
Sejauh ini, tandas Iwa, hasil evaluasi menunjukan masih ada permasalahan kepedulian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten/kota terhadap LKPPD serta keterbatasan data yang disajikan.