Nasdem Jabar Instruksikan Kadernya di Parlemen Tolak Toyota Fortuner
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jawa Barat menginstruksikan kadernya yang menjadi anggota DPRD Jabar menolak pemberian mobil dinas baru yang menurut rencana akan dilakukan tahun ini.
Seperti diketahui, pengadaan mobil dinas baru jenis Toyota Fortuner bagi 95 anggota DPRD Jabar telah tercantum dalam APBD Murni Jabar 2016.
Ketua DPW Nasdem Jabar Saan Mustopa mengatakan, pihaknya telah menyampaikan penolakan tersebut kepada Fraksi Partai Nasdem (Nasdem-Hanura) di DPRD Jabar.
Bahkan, pihaknya pun akan merangkul fraksi lain di lembaga legislatif tersebut agar turut menolak pengadaan mobil dinas baru tersebut.
Menurut Saan, penolakan ini sebagai sikap keberpihakannya pada masyarakat. Daripada untuk membeli mobil dinas baru, kata Saan, sebaiknya anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, seperti infrastruktur dan bangunan sekolah.
“Anggaran itu lebih baik untuk skala prioritas yang dibutuhkan. Ada sekolah rusak bahkan mau ambruk,” kata Saan kepada jurnalbandung.com di Bandung, Jumat (8/4).
Terlebih, tambah Saan, saat ini, Pemprov Jabar pun telah memotong dana bantuan infrastruktur desa karena tersedot anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jabar. Sehingga, tegas Saan, rencana pengadaan mobil dinas baru ini harus dievaluasi.
“Apalagi dana desa dipotong sampai 50%. Padahal penting karena terkait proses langsung. Kenapa enggak dianggarkan untuk dana desa saja,” paparnya.
Penolakan ini pun, kata Saan, merupakan cara untuk memperbaiki citra lembaga legislatif di mata masyarakat.
“Memperbaiki persepsi publik agar positif. Mencoba mengerti apa yang dirasa masyarakat,” ucapnya.
Saan pun meminta DPRD Jabar mengutamakan perbaikan kinerja ketimbang meminta mobil dinas baru.
“Tunggu sampai warga merasa puas pada kinerja DPRD. Ini jauh penting,” katanya.
Lebih lanjut Saan pun meminta DPRD maupun Pemprov Jabar bisa sejalan dengan pemerintah pusat terkait kebijakan penghematan anggaran.
“Tidak mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pengadaan seperti mobil, gedung pemerintah, dan lainnya. Minta yang lebih bermaslahat,” katanya seraya menolak jika sikapnya ini disebut bak pahlawan kesiangan.
“Yang penting kita punya semangat, niatan baik. Ini semata untuk kepentingan masyarakat,” sambungnya.
