Minta Penyegaran Direksi Bank BJB, DPRD : Kenapa Tidak Orang Jabar?

Oleh : Yuga Khalifatusalam

Jurnalbandung.com – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta agar ada penyegaran di jajaran direksi Bank BJB. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Eryani Sulam mengatakan, penyegaran di Bank BJB ini dirasa sangat penting, pasalnya selain untuk meningkatkan kinerja, bisa menjadi sebuah ajang untuk menaikan putra daerah yang memiliki kemampuan untuk mengelola Bank plat merah tersebut.
“Saya kira layak juga untuk dilakukan penyegaran,” kata Eryani di Bandung, Selasa (9/10).

Dia mengatakan, sebenarnya dari awal didirikannya Bank BJB ini, bisa menjadi ajang kompetisi putra daerah untuk berkarir di dunia perbankan. Selain itu juga, salah satunya agar bisa menjadi kebanggaan warga Jawa Barat.

“Awal dari berdirinya BJB ini ingin membuat sebuah bank yang menjadi kebanggan orang Jawa Barat,” katanya. Kebanggaan ini, lanjut dia, tidak hanya sebatas kontribusi perekonomian yang diberikan, tetapi mencakup juga pendayagunaan putra daerah di dalamnya.

“Dari sisi sumber daya manusianya juga,” katanya. Dia pun menegaskan, tidak berlebihan jika jajaran direksi banyak diisi putra Jawa Barat.

“Kenapa tidak orang Jawa Barat di direksi. Yang jelas ini kan Bank Jabar,” katanya.

Selain itu, dia pun ingin jenjang karier di bank tersebut berjalan dengan baik. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pola rekruitmen direksi berasal dari internal bank tersebut.

“Ketika kariernya juga berpotensi, tidak menutup kemungkinan. (Direksi) itu juga dibuka dari internal ini. Sepanjang sesuai dengan OJK, aturan tidak dilanggar,” katanya.

Lebih lanjut, Eryani menilai pembagian tugas antara gubernur dengan wakil gubernur Jawa Barat sudah tepat. Menurutnya, penanganan BUMD ini memerluka perhatian yang khusus sehingga yang bertugas di dalamnya harus benar-benar konsentrasi.

“Berbagi kewenangan (antara gubernur dengan wakil gubernur) itu tepat. Penanganan BUMD perlu konsentrasi khusus,” katanya.

Dia pun memuji kolaborasi antara kedua pucuk pimpinan tersebut dalam meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah tersebut. “Jadi kewenangannya diberikan setahun ke Pak Wagub, itu betul,” katanya.

Share This

Leave a Reply