Minim Perhatian Pemerintah, Puluhan Disabilitas Lakukan Aksi Jalan Mundur

Oleh : Yuga

Jurnalbandung.com – Protes terhadap pemerintah karena minim perhatian kepada penyandang disabilitas, belasan orang penyandang disabilitas melakukan aksi jalan mundur di Bandung.

Para penyandang disabilitas tuna netra ini tergabung dalam Forum Akademisi Luar Biasa. Sebagian besar dari peserta aksi merupakan penghuni Panti Netra Wiyataguna, didukung oleh atlet Paralympic Jabar, Perkumpulan Barudak Netra, Gerakan Pilihan Sunda dan stakeholder lainnya.

Aksi sendiri dimulai dari depan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyataguna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Kamis (31/1/2019), sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian para peserta bergerak menyusuri Jalan Pajajaran, Jalan Cihampelas, Wastukencana dan berakhir di Jalan Diponegoro.

Sepanjang perjalanan mereka juga menyanyikan berbagai lagu nasional dengan begitu semangat. Aksi mereka cukup mencuri perhatian warga yang kebetulan melintasi jalur yang dilalui.

‎Koordinator aksi Karisma Nurhakim menyatakan, aksi ini digelar sebagai ungkapan kekecewaan kepada pemerintah yang terkesan tidak memberi perlindungan kepada penyandang disabilitas. Contohnya saja, kata dia, sampai saat ini tidak ada satu badan resmi yang dibentuk pemerintah khusus menangani masalah disabilitas.

“Banyak kebijakan yang tumpang tindih, minimnya perlindungan kepada disabilitas karena sampai saat ini belum ada badan pemerintah resmi yang membawahi disabilitas,” katanya, di sekitar jalan Pajajaran, Kota Bandung, Kamis (31/1).

Dia juga mengungkapkan, aksi jalan mundur dipilih sebagai gambaran mundurnya sistem untuk masalah penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satu contohnya pengubahan Panti Wyataguna menjadi balai yang tentunya merugikan.

“Panti Wyataguna yang akan menjadi balai tadinya menampung sekiab banyak orang untuk kegiatan pendidikan dan lain-lain sekarang akan diubah (atau dibatasi) menjadi 50 orang. Jadi ini satu kemunduran bagi kami,” ucapnya.

Selain itu, dia menambahkan, dalam debat perdana capres-cawapres beberapa waktu lalu juga dia melihat belum ada komitmen yang kuat dari masing-masing pasangan calon untuk penyandang disabilitas.

“Debat kemarin tetang HAM hanya sedikit menyinggung masalah disabilitas. Tapi tidak ada komitmen untuk disabilitas dalam menanggulangi masalah yang ada,” ucapnya.

Dia meminta para calon pemimpin itu bisa memberi perhatian lebih terhadap nasib penyandang disabilitas yang selama ini acap kali terpinggirkan. Karena bagaimanapun penyandang disabilitas juga butuh akses pendidikan, pekerjaan dan lainnya.

“Mereka punya wacana apa, kami menunggu dan menantang bagaimana komitmennya untuk disabilitas,” ucap dia.

Peserta aksi lainnya Elda Fahmi Nurtaufik menuntut agar pemerintah bisa menjalankan UU Nomor 8/2016 secara sungguh-sungguh. Dalam UU tersebut tercantum berbagai hak yang harus dipenuhi pemerintah kepada penyandang disabilitas.

“Hak pendidikan, kesejahteraan sosial, hak menyampaikan aspirasi, menerima informasi. Dan sekarang dibutuhkan komisi disabilitas nasional sesuai Pasal 1 Ayat 16 UU tersebut,” ujarnya.

Share This

Leave a Reply