Meski Belum Jelas, Aher Berharap Jabar Dapat Bagian 25% Saham BIJB

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto Istimewa
Foto Istimewa

Jurnal Bandung – Sejak pemerintah pusat menyatakan akan mengambil alih pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Pemprov Jabar hingga kini belum menemui kejelasan apakah nantinya bisa ikut mengelola bandara tersebut atau tidak.

Pasalnya, hingga kini, pemerintah pusat pun belum memutuskan apakah bandara tersebut akan dikelola langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, jika pengelolaan BIJB dilakukan oleh Kemenhub, otomatis Pemprov Jabar tidak bisa turut serta mengelola bandara yang digadang-gadang terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta itu.

Namun, lanjut Heryawan, jika pengelolaannya dilakukan BUMN, peluang Pemprov Jabar untuk mengelola BIJB masih terbuka. Bahkan, pihaknya akan meminta bagian 25% saham BIJB.

“Kalau (dikelola) pusat, ya milik pusat, langsung melekat ke negara, kita tak ikut campur. Kalau (pengelolaan) di PT-kan, BUMN, kan kita bisa masuk di situ sebagai pemegang saham,” kata Heryawan kepada jurnalbandung.com di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (10/3).

Gubernur yang akrab disapa Aher itu menilai permintaan tersebut sangat wajar, mengingat pada awalnya Pemprov Jabar yang menginisiasi dan memulai pembangunan BIJB Kertajati.

“Sebab ada peran pemprov di situ. Perencanaan, pembebasan lahan. Peran tersebut dibagi, maka pengelolaan pun ada pembagian,” jelasnya.

Namun, jika peluang itu tak didapatkan, pihaknya akan fokus pada pengelolaan kawasan aerocity BIJB. Pengelolaan ini, kata dia, hampir dipastikan jatuh ke tangan pemprov dan akan diserahkan ke PT BIJB yang merupakan BUMD milik pemprov.

“Mengokohkan aerocity dikelola (PT) BIJB). Harus tertulis, kan kemarin baru lisan,” katanya.

Disinggung kesiapan pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan BIJB yang nilainya mencapai Rp2,1 triliun itu, Heryawan mengaku telah menerima kabar bahwa pusat akan mulai mencairkan anggaran pada APBN Perubahan 2016. Pembiayaan akan dilakukan dua tahap, tahun ini dan 2017 nanti.

“Kabarnya 2016, 1 triliun, 2017 1,1 triliun,” sebutnya.

Heryawan melanjutkan, saat ini kontrak kerja antara kontraktor masih berhubungan dengan PT BIJB. Namun, dengan diambilalihnya pembangunan BIJB, berbagai kewajiban kepada kontraktor pun otomatis beralih ke pusat.

“Sudah ada pengalihan penganggaran ke pusat, sehingga (PT) BIJB tidak tepat kalau membayar. Dibayar oleh pusat, nunggu penyelesaian,” ujarnya.

Oleh karena itu, Heryawan meminta tim khusus yang bertugas menangani teknis administrasi pengambilalihan ini segera bekerja untuk merumuskan hal-hal apa saja yang akan disepakati. Ini penting agar tidak ada keterlembatan dalam proses penganggarannya.

“Karena pembiayaan akan jelas di APBN 2016, April ini. Kalau lewat, repot lagi urusan, mudah-mudahan tuntas di Maret ini. Ketika tuntas di Maret, nanti dibawa ke Kemenkeu, ke DPR untuk diputuskan,” tandasnya.

Sementara itu, DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar lebih proaktif terkait rencana pengambilalihan BIJB oleh pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanadi mengatakan, upaya ini penting dilakukan agar pemprov tidak kehilangan peran dalam pengelolaan bandara itu. Pasalnya, Daddy menilai, BIJB Kertajati berpotensi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Jabar.

“Jadi pemprov harus proaktif melobi pusat agar bisa dilibatkan dalam pengelolaannya,” ujarnya.

Menurut Daddy, pengambilalihan BIJB oleh pusat tidak berarti negatif. Justru, kata Daddy, ini akan mempercepat pembangunan, sehingga bandara tersebut bisa segera dioperasikan.

Selain itu, kata Daddy, diambilalihnya Kertajati oleh pusat akan meringankan APBD Pemprov sehingga bisa dialihkan untuk pembangunan lainnya.

“APBD provinsi tak lagi digerogoti, kita enggak perlu menyertakan modal ke PT BIJB,” kata Daddy.

Oleh karena itu, Daddy pun meminta pemprov membatalkan penyertaan modal ke PT BIJB sebesar Rp200 miliar pada tahun ini.

“Konsekuensinya ya itu, penyertaan modal dibatalkan,” tegasnya.

Share This

Leave a Reply