Mendesak, Bandung Raya Butuh IPAL Komunal

Oleh: Redaksi

Juenalbandung.com – Pertumbuhan industri di kawasan Bandung Raya berdampak pada pencemaran lingkungan akibat limbah industri yang tidak terkelola dengan baik. Dibutuhkan sarana pengolah limbah terpadu agar tingkat pencemaran lingkungan dapat ditekan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, tidak semua industri, khususnya di kawasan Bandung Raya memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL). Akibatnya, tidak sedikit industri yang membuang limbahnya ke sungai dan mencemari lingkungan.

“Dibutuhkan IPAL komunal, sehingga pengolahan limbah industri dapat dilakukan secara bersama-sama,” ungkap Deddy seusai menerima perwakilan Rotary Club di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (18/7/2017).

Deddy mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Pemerintah Korea Selatan menawarkan kerja sama kepada Pemporv Jabar untuk pembangunan IPAL komunal tersebut.

“Beberapa waktu lalu, Korea menawarkan pembangunan IPAL ke kita karena tidak setiap perusahaan memiliki pengelolaan limbah. Lebih baik ada satu perusahaan untuk pengelolaan air limbahnya,” jelasnya.

Selain persoalan IPAL, kendala lain yang dihadapi dalam menekan pencemaran lingkungan adalah lokasi industri yang terpencar. Pabrik-pabrik di kawasan Bandung Raya tidak berada dalam satu kawasan industri. Deddy pun mengusulkan ide yang terbilang ekstrem, yakni memindahkan seluruh pabrik ke satu kawasan.

Dia menyebut, kawasan Rancaekek di Kabupaten Bandung dapat dijadikan alternatif kawasan yang dikhususkan bagi industri. ‪

“Dalam jangka panjang memungkinkan sebab di sana ada sawah yang asalnya bagus tapi sekarang sudah hancur, kasihan masyarakat. Lebih baik dibebaskan untuk kawasan industri,” paparnya

‪Deddy mengaku telah menyampaikan langsung ide tersebut kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang saat itu dijabat oleh Ferry Mursyidan Baldan.‬

“Ini terkait rencana perubahan tata ruang wilayahnya, dari pertanian ke industri karena di sana (Rancaekek) lahan sawah,” tandasnya.

‪Sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berencana menerapkan menerapkan aturan terkait keberadaan industri. Lokasi pabrik dengan IPAL harus dipisahkan untuk memastikan limbah diolah dengan baik.‬

‪Pengelola pabrik dengan pengelola pengolahan limbah akan berbeda perusahaan, sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan pengelola pabrik.‬

“Insya Allah kita akan buat regulasi memisahkan antara perusahaan dan IPAL. Sekarang IPAL dimiliki perusahaan bersangkutan. Sebuah perusahaan harus miliki IPAL. Ternyata moral hazard-nya muncul, perusahaan punya dia, IPAL punya dia, jadi IPAL-nya engga dipakai,” bebernya.‬

‪Bahkan, bukan tidak mungkin pihaknya akan menciptakan kawasan khusus industri untuk memastikan penanganan limbah dengan baik.‬

“Di (kawasan industri) Bekasi cukup bagus, lebih tertata. Bandung Raya saat tumbuh belum dalam konteks kawasan industri. Bekasi di kawasan industrinya menyiapkan limbah komunal secara khusus. Perusahaan bayar untuk mengolah limbah,” pungkasnya.‬

Share This

Leave a Reply