Menanti Berkah Sumber Daya Migas WK ONWJ untuk Jawa Barat

Oleh : Redaksi

Jurnalbandung.com – Pemprov beserta DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SKK Migas untuk menindaklanjuti proses PI 10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ), Jumat (28/7/2017) lalu.

WK ONWJ adalah wilayah kerja yang telah beroperasi sejak 1971 dan telah berakhir kontraknya pada 18 Januari 2017. Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan status operatorship penuh pada Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) pada kontrak baru WK ONWJ dengan skema Gross Split.

Tidak lama menjelang berakhirnya kontrak WK ONWJ, pemerintah mengeluarkan sebuah beleid berupa Permen ESDM Nomor 15/2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Permen ESDM Nomor 37/2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Bergulirnya kedua peraturan ini membawa angin segar bagi pemerintah daerah untuk dapat turut berpartisipasi sebagai mitra pemegang participating interest (PI) 10% pada wilayah kerja migas baru atau yang akan diperpanjang kontraknya.

Jauh sebelum peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan, Pemprov Jabar secara sungguh-sungguh telah menginisiasi proses bisnis melalui kajian dan pembentukan BUMD PT Migas Hulu Jabar (MUJ) pada tahun 2014 untuk menerima PI.

Pada Agustus 2015, Menteri ESDM memberikan harapan tertulisnya, meski terhambat ditindaklanjuti karena ketiadaan regulasi detail yang bisa menjadi acuan proses. Permen ESDM Nomor 15/2015 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2015 yang menjadi satu-satunya referensipun pada akhirnya memaksa Pemprov Jabar untuk mengubah dua Perda terkait BUMD MUJ yang disahkan belum genap setahun.

Kemudian pada November 2016, Permen ESDM Nomor 37/2016 telah menjadi referensi kedua yang memaksa sekali lagi BUMD MUJ untuk menyesuaikan diri agar mengikuti peraturan yang berlaku. Semua usaha terbaik telah dilakukan Pemprov Jabar dan BUMD MUJ untuk dapat menanti dan menyambut berkah dari WK ONWJ agar diterima oleh Provinsi Jabar secepat-cepatnya setelah kontrak WK ONWJ ditandatangani.

Permen ESDM Nomor 37/2016 telah mengatur lebih detail tata waktu dan tata proses peralihan PI 10%. Telah diketahui bersama bahwa kontrak WK ONWJ yang ditandatangani ini adalah kontrak WK dimana PODnya telah disetujui. Berdasarkan aturan ini, pada 11 April 2017 SKK Migas telah memberikan surat kepada Gubernur Jabar untuk menyiapkan BUMD yang akan menerima PI.

Selama tiga bulan setelah menerima surat SKK Migas, Provinsi Jabar dan DKI Jakarta telah berhasil membagi besaran porsi PI tanpa adanya konflik dan ego daerah. Persentase PI 10% WK ONWJ dibagi menjadi dua provinsi dan empat Kabupaten dengan persentase 79,71% untuk Jabar, termasuk porsi kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan 20,29% untuk DKI Jakarta. Pada akhirnya Gubernur menandatangani kesepakatan antar Gubernur dan mengirimkan surat balasan ke SKK Migas pada 10 Juli 2017 lalu.

Sesuai dengan tata waktu yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37/2016, SKK Migas telah mengirimkan surat kepada PHE ONWJ untuk menawarkan PI 10% kepada daerah. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar mengapresiasi SKK Migas yang dengan segera memproses pembuatan surat tersebut.

Selanjutnya Pemprov dan DPRD Jabar pada kesempatan kunjungan kerjanya ini memohon dukungan kembali kepada SKK Migas untuk mendorong PHE ONWJ agar segera melakukan penawaran kepada BUMD agar manfaat dari kepemilikan PI 10% ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat Jabar.

“MUJ siap menindaklanjuti tugas yang diamanahkan oleh bapak Gubernur Ahmad Heryawan beserta DPRD dengan sebaik mungkin. MUJ juga akan kooperatif dalam proses B to B dengan PHE ONWJ dalam rangka mempercepat proses peralihan PI 10% ini agar daerah dapat segera terlibat dalam pengelolaan bisnis migas di WK ONWJ,” ungkap Direktur Utama MUJ Begin Troys.

Begin Troys yang juga koordinator BUMD migas hulu di Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) menyatakan,  sesuai arahan Sekjen ADPM, DR Andang Bachtiar yang selama ini mengawal proses PI 10% blok migas di daerah-daerah, pihaknya selaku BUMD yang mengimplementasikan Permen Nomor 37 Tahun 2016 harus dapat menjadi contoh terbaik bagi daerah-daerah penghasil migas lainnya.

“Selanjutnya, kami di ADPM berharap agar pemerintah pusat dapat mendorong para pelaku usaha migas untuk meningkatkan sinergi dan kontribusinya bagi masyarakat di daerah-daerah melalui BUMD agar potensi migas dapat menjadi modal peningkatan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply