Membandel, Satpol PP Jabar Segera Tertibkan PKL di Kawasan PT Kahatex
Oleh: Dadan Burhan AA
Jurnalbandung.com- Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan PT Kahatex yang masuk dalam dua wilayah, yakni Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, menjadi target penertiban Satpol PP Provinsi Jawa Barat pada 2017 ini.
Kepala Satpol PP Jabar Udjwalaprana Sigit menyatakan, pihaknya akan menuntaskan persoalan PKL di kawasan PT Kahatex pada awal 2017 ini.
“Target kami di tahun 2017 ini akan mencari solusi, penertiban PKL dengan mengedepankan sisi humanis. Jadi nanti tidak hanya di Kahatex saja, tapi di wilayah Kabupaten Bandung juga sama. Jadi dua arah di jalan itu akan kami tertibkan,” ungkap Sigit kepada Jurnalbandung.com, Minggu (1/1).
Menurut Sigit, PKL di kawasan PT Kahatex paling susah ditertibkan. Beberapa kali penertiban dilakukan, namun para PKL nekat kembali berdagang pascapenertiban.
“PKL boleh ada, tapi harus pada tempat yang kita tentukan. Jangan sembarangan bahu jalan dibuat dagang, trotoar dibuat dagang, akhirnya tersendat. Mereka nekatnya enggak tanggung-tanggung. Dagang dengan memanfaatkan trotoar dan memakan bahu Jalan Raya Bandung-Garut lagi. Ini menjadi biang kemacetan,” bebernya.
Namun begitu, menurut Sigit, pemerintah harus memfasilitasi para PKL di kawasan PT Kahatex yang memang mencari nafkah dengan memberikan tempat relokasi yang baik. Sehingga, para PKL bisa berdagang dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Pasalnya, lanjut dia, jika hanya melakukan penertiban tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi, setiap hari Satpol PP Kabupaten Sumedang juga melakukan penjagaan pada saat PKL mulai menjajakan dagangannya.
“Tentu saja dengan begitu tidak menyelasaikan masalah sama sekali. PKL di Kahatex ini dagangnya kan saat hanya pergantian shift kerja saja. Jadi kalau dua kali shift jaga harus dua kali agar tidak menyebabkan kemacetan,” terangnya.
Di kawasan PT Kahatex, kata Sigit, pihaknya mencatat ada tiga permasalahan lain selain PKL yang harus segera diselesaikan, yakni masalah penyeberangan, angkutan kota yang sering ngetem, dan pengendara sepeda motor yang kerap melawan arus.
“Keempat permasalahan tersebut harus diselesaikan secara komprehensif dengan melibatkan Dinas Perhubungan Jawa Barat, TNI, Kepolisian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat,” sebutnya.
“Karena ternyata setelah kami amati bukan hanya masalah PKL saja, jadi cara menyelesaikannya ya harus bersama-sama. Pihak yang berwewenang di bidangnya harus ikut menyelesaikan keempat permasalahan ini,” sambung Sigit.
