Masuki Era Revolusi Industri 4.0, Reformasi Pengembangan Kompetensi ASN di Jawa Barat
Oleh: Redaksi
Jurnalbandung.com – Masuki Era Revolusi Industri 4.0, semua orang dituntut harus bisa cepat beradaptasi baik dari itu kemampuan, pengetahuan dan juga teknologi.
Termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Barat. Dengan momentum implementasi Jabar Corporate University sejak 2020, maka terjadi perubahan yang cukup besar dalam cara pengelolaan kompetensi para ASN.
Di 2021 ini ada hal unik yang perdana diselenggarakan.
Kini, semua perangkat daerah di Jawa Barat dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan, analisa dan tata kelola proses pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, melalui Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom).
Dilaksanakan pada Kamis (24/02/2022) di Aula utama BPSDM Jabar, menjadi BPSDM yang pertama mengusung konsep Musrenbangkom itu diantara BPSDM lainnya di Indonesia.
Sekretaris Daerah Provins I Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, dalam implementasi Jabar Corporate University, harus ada kolaborasi dan sinergi yang kuat antara BPSDM dengan perangkat-perangkat daerah, bahkan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Beragam model proses pembelajaran harus dapat dikembangkan, namun tepat sesuai kebutuhan ASN, agar peningkatan kompetensi yang dicapai benar-benar mendukung kesuksesan misi pembangunan di Jawa Barat.
Lebih detil Kepala BPSDM Jabar Hery Antasari menjelaskan, Semangat dan tujuan penyelenggaraan Musrenbangkom sebagai bagian dari Jabar Corp Uninersity terinspirasi dari proses Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Melalui misi Musrenbangkom Jabar CorpU itu dapat diikat komitmen terkait pengembangan SDM, melalui perjanjian kerjasama dan berita acara dengan semua perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain itu juga menyamakan frekuensi di top mind seluruh stakeholders pemerintahan dan unitkerja/kepala perangkat daerah tentang mengenai pentingnya pengembangan SDM melalui kolaborasi. Misi itu bukan hanya tanggung jawab BPSDM, BKD dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, langkah awal dilakukan dengan menjaring dan memetakan kebutuhan jenis pengembangan kompetensi dari seluruh lembaga di lingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota.
“Lalu membuat basis data dengan mengintegrasikan dan mengharmonisasikannya dengan kebijakan pengembangan kompetensi yang sudah ada RPMN/RPJMD dan Ranwal RKPD, secaratop down. Akhirnya, hasil analisa menghasilkan keputusan tentang prioritas kegiatan yang akan diakomodasi dalam RKPD 2023 dan tahun selanjutnya, sesuai penyelarasan dengan rencana timeline dalam RKPD,” jelasnya.
Dia menambahkan, Kini BPSDM Jabar lebih bertindak sebagai motor penggerak dari dinamika Jabar CorpU. Menjadi yang pertama menerapkan dan mengembangkan strategi ini di antara BPSDM lain se Indonesia.
“Semua diupayakan dalam rangka menyukseskan misi Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi,” pungkasnya.