Masalah Klasik Terus Hantui Nelayan di Jawa Barat

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Berbagai persoalan mendasar masih banyak dihadapi oleh para nelayan di Tanah Air.

Meski sudah lama mengemuka, pemerintah dinilai belum mampu mengatasinya, sehingga tingkat kesejahteraan nelayan pun belum sesuai harapan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Jawa Barat Khaerul Umam mengatakan, persoalan ini lazim terjadi khususnya menimpa nelayan kecil.

Sebagai contoh, di banyak daerah di Jabar, nelayan kecil tidak memiliki tempat penyimpanan ikan hasil tangkapan mereka.

Padahal, gudang pendingin ini sangat penting agar ikan hasil tangkapan nelayan memiliki daya tawar yang baik. Akibatnya, mereka harus menjual ikan dengan harga murah kepada para tengkulak.

“Hampir di semua daerah, nelayan kecil ini tidak punya pendingin. Akhirnya mereka menjual ikan ke tengkulak dengan harga murah. Daripada enggak kejual, busuk,” ungkap Umam kepada jurnalbandung.com seusai pelantikan DPD HMNI Provinsi Jabar, di kawasan Jalan Ciliwung, Kota Bandung, Minggu (21/8).

Selain itu, menurutnya, banyak nelayan kita yang berlaut dengan menggunakan kapal tradisional. Hal ini berpengaruh terhadap daya jangkau sehingga berdampak pula pada jumlah tangkapan ikan.

“Yang paling krusial, permasalahannya perahu. Perahu kita itu konvensional,” katanya.

Padahal, nelayan di negara lain sudah mengadopsi kapal-kapal modern. Tidak hanya itu, nelayan-nelayan kita pun minim informasi penting saat mereka hendak melaut.

Seharusnya, di setiap kampung-kampung nelayan terdapat pusat informasi mengenai cuaca dan sebaran ikan yang ada.

“Mereka tidak diberikan jalur untuk mendapatkan satelit. Harusnya di kampung nelayan ada informasi, kapan ada badai. Membaca ikan, Agustus ini musim ikan apa,” terangnya.

Kondisi ini berbeda dengan industri perikanan besar yang sudah memiliki alat-alat yang lebih modern. Tak sampai di situ, tingkat pendidikan nelayan pun tergolong rendah.

“Mereka pun dihadapkan pada kendala modal,” tambah Imam.

Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya, saat ini nelayan lokal memiliki peluang untuk menangkap ikan lebih banyak.

Saat ini, kata dia, pemerintah sudah melarang kapal-kapal asing berlaut di perairan Indonesia, sehingga nelayan lokal tidak perlu khawatir berbagi tangkapan ikan dengan nelayan lain. Oleh karena itu, HMNI bertekad untuk memberikan advokasi untuk meningkatkan kualitas nelayan kecil.

Bidang Humas HMNI Wendy Irawan mengatakan, berbagai bentuk pendampingan akan diupayakan HMNI, di antanya menyangkut pendidikan dan permodalan.

“Intinya agar nelayan tahu hak-hak mereka seperti apa,” kata Wendy.

Dia mengakui, saat ini, pemerintah memiliki program yang baik untuk mendukung operasional nelayan kecil.

“Makanya kami akan mengadvokasi nelayan agar mereka bisa merasakan program-program tersebut,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP HMNI Bratatridharma mengatakan, HMNI sudah terbentuk di sedikitnya 20 provinsi. Dalam mengadvokasi nelayan, pihaknya dibantu oleh kalangan akademisi

Share This

Leave a Reply