Lewat Transaksi Digital, Pemprov Jabar Klaim Hemat APBD Hingga Rp1,568 Trilun

Oleh: Redaksi

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat mengklaim telah menghemat anggaran operasional hingga Rp1,568 triliun pasca menggunakan sistem digital dalam transaksi pengadaan barang dan jasa selama enam tahun terakhir.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, digitalisasi pemerintahan telah mendorong lahirnya transparansi dan akuntabilitas yang kemudian melahirkan bea lebih hemat.

“Dengan terang benderang, maka seluruh tender bisa memangkas banyak biaya. Memang ini belum sempurna, masih dalam proses penyempurnaan, terutama dalam prinsip dan ekosistem eksisting-nya,” ujarnya kepada Jurnal Bandung, Kamis (12/11).

Lewat sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), lanjutnya, kebijakan pengadaan lebih fleksibel namun berkualitas, yakni pemenang tender adalah yang memberikan produk/jasa terbaik dengan harga wajar. Jadi, tak selalu yang termurah.

Aher, sapaan akrab Gubernur mengungkapkan, banyak kasus menunjukkan, yang termurah kerap jadi masalah. Sebab, kualitas barang yang diberikan tidak awet, baru beberapa tahun sudah rusak dan merugikan masyarakat.

Selain itu, kualitas barang termurah kerap memunculkan sengketa legal ketika peserta tender yang kalah melaporkan ke aparat untuk menyidik dinas dan vendor pemenang.

“Urusannya jadi rumit kalau ada pelaporan hukum dan paradigma peserta itu selalu mengejar yang termurah,” katanya.

Efisiensi belanja APBD Pemprov Jabar Rp1,568 triliun sendiri terdiri atas capaian tahun 2009 sebesar Rp186,929 miliar atau hemat 18,11% (selisih dari pagu anggaran dikurangi penawaran),  2010 Rp243,346 miliar (15,41%), 2011 Rp255,829 (15,40 %).

Selanjutnya, tahun 2012 Rp173,242 miliar (12,75 %), 2013 Rp169,741 miliar (13,63 %), 2014 Rp156,633 miliar (14,39 %), serta hingga 6 November 2015 2015 Rp383,107 miliar (16,64 %).

Namun begitu, dia mengakui, penyempurnaan ekosistem SPSE terkait belum semua produk yang ditenderkan dimasukkan dalam katalog elektronik (e-catalogue), membuat pihaknya harus menyiasati kondisi tersebut.

Leave a Reply