KPK: Bandung Pantas Jadi Kota Percontohan Antikorupsi

Oleh: Ridwan Farid

Foto net
Foto net


Jurnal Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Kota Bandung sebagai kota percontohan program antikorupsi di Indonesia.

Tak hanya itu, Kota Bandung juga terpilih sebagai tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang akan digelar 9 Desember 2015 mendatang.

Hal itu terungkap saat sejumlah perwakilan dari Direktorat Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK bertemu dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Kamis (26/3).

Pelaksana Harian Direktur Dikyanmas KPK Guntur Kusmeiyano menyatakan, Kota Bandung pantas menjadi kota percontohan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi.

“Dan kami nilai dalam beberapa variabel yang kami lakukan, Kota Bandung memenuhi syarat untuk itu. Baik dari partisipasi warganya maupun inovasi-inovasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Subjek pemberantasan korupsi tidak hanya pemerintah sebagai birokrasi, tetapi juga private sector swasta, juga masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Guntur menilai, di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Kota Bandung telah mampu membawa banyak perubahan. Hal ini dapat dilihat dari inovasi program yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyambut baik upaya KPK yang menjadikan Kota Bandung sebagai kota percontohan antikorupsi dan tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi internasional.

“Saya senang kedatangan tim KPK. Kita sudah desain, untuk tahun ini saya hitung-hitung ada lebih dari enam program yang akan disepakati antara Pemkot Bandung dengan KPK,” sebutnya.

Di luar program yang sudah disampaikan oleh KPK, pihaknya pun meminta program bantuan kepada KPK seperti menilai jalannya roda pemerintahan di tingkat kewilayahan.

“Misalkan bikin indeks persepsi korupsi di kelurahan-kelurahan. Sehingga kita tahu mana kelurahan yang berintegritas dan mana yang kurang dengan penelitian ilmiah,” katanya.

Selain itu, Emil pun meminta KPK menanamkan program antikorupsi di sekolah-sekolah. Diharapkan, program antikorupsi ini dapat berjalan secara sistematis melalui institusi pendidikan.

Tinggalkan Balasan