Kinerja Pemrov Jabar Ditempatkan di Posisi Kelima, Di Bawah Jawa Timur dan Jawa Tengah
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Pemprov Jabar berada pada posisi kelima dalam pemeringkatan dan status kinerja pemerintah daerah secara nasional yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan pemeringkatan yang diputuskan pada Desember 2014 itu, posisi Jabar berada di bawah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang masing-masing berada di peringkat satu dan dua.
Hal ini terungkap dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2015 terhadap laporan tim nasional yang dilakukan Pemprov Jabar, di Gedung Sate, Bandung, belum lama ini.
Dalam acara yang dihadiri seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Jabar itu, terungkap juga peringkat pemerintah kabupaten/kota di Jabar berdasarkan EKPPD 2014.
Kota Cimahi menjadi yang terbaik dengan berada di peringkat satu. Disusul oleh Kota Depok dan Kota Sukabumi yang berada di peringkat dua dan tiga. Sedangkan dua peringkat terbawah diisi Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang.
Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Gunawan mengatakan, penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah.
Beberapa hal itu di antaranya menyangkut pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah.
“Ketiga itu kalau dirinci lebih dari 700 indikator. Banyak, kecil-kecil. Rumit kalau kita jelaskan. Tapi itu indikator besarnya,” kata Gunawan kepada Jurnal Bandung seusai acara evaluasi.
Sebagai contoh, Gunawan menyebut, pihaknya melakukan penilaian terhadap jumlah bangunan yang mempunyai izin di suatu kabupaten/kota.
“Jumlah bangunan berizinnya berapa, nanti dibandingkan dengan yang ada,” katanya.
Hal ini, kata dia, menjadi indikator penilaian karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan perizinan bangunan itu harus dibuka segampang mungkin, semurah mungkin, sehingga masyarakat terdorong untuk bisa mempunyai izin. Apakah itu mekanisme baru, pemutihan, terserah, tapi ukuran mekanismenya, yang punya izin semakin banyak,” tutur Gunawan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, meski berada pada peringkat kelima, Pemprov Jabar memperoleh penilaian sangat baik dari Kemendagri. Salah satunya karena setiap laporan yang diberikan Pemprov Jabar kepada tim penilai dilengkapi dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
Pihaknya akan terus melakukan perbaikan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki peringkat penilaian kinerja pemerintah yang dilakukan Kemendagri ini. Iwa menargetkan, pada penilaian selanjutnya, Pemprov Jabar menembus dua besar terbaik untuk kategori provinsi.
