Khawatir Kehilangan Jabatan, PNS Eselon II Kasak-kusuk di DPRD Jabar
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jabar mendatangi DPRD Provinsi Jabar karena merasa terancam kehilangan jabatan menyusul adanya pembahasan penyesuaian struktur organisasi tata kerja (SOTK).
Hal tersebut diungkapkan Ketua Pansus VIII DPRD Jabar Didin Supriadin seusai menghadiri rapat pembahasanan penyesuaian SOTK.
“Sekarang itu malah eselon II yang kasak-kusuk karena mereka terancam posisinya terkait penyesuaian SOTK ini. Jangan khawatir, enggak usah resah,” tutur kepada jurnalbandung.com di Gedung DPRD Jabar, Selasa (13/9).
“Kami di pansus berkomitmen tidak akan main-main dalam pembahasan karena ini menyangkut masa depan Jawa Barat. Selain berkaitan dengan stuktur organisasi Pemprov Jabar, juga berkaitan dengan APBD kedepannya,” sambung Didin.
Lebih lanjut, dia pun berharap kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan agar menempatkan orang-orang yang berkompeten dan profesional dalam penyesuaian SOTK tersebut.
“Kami sih sarankan agar penempatan orang-orang nanti itu harus profesional lah, jangan karena unsur like or dislike karena penempatan ini berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelas Didin.
Pansus VIII DPRD Jabar, kata Didin, menargetkan pembahasan penyesuaian SOTK ini rampung akhir September 2016 mendatang.
Dia juga menyebutkan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengajukan perubahan SOTK sebanyak 48, terdiri dari 27 dinas, delapan badan, sembilan biro, ditambah sekda, sekretaris dewan, dan inspektorat daerah.
“Wacana kemarin yang kita ambil selain dari eksekutif, Pak Gubernur Jabar menyampaikan ada beberapa OPD yang berubah, jadi ada yang digabung, dipisah. Contoh ada badan yang jadi dinas atau dinas yang dilebur seperti Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan diusulkan gubernur digabung,” pungkas Didin.
