Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Datangkan Solusi, Bukan Kontroversi
Oleh: Redaksi

Jurnal Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia meminta seluruh pihak mengedepankan solusi ketimbang memicu kontroversi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Hal itu disampaikan Yudi menyusul adanya pro dan kontra terhadap proyek yang berpotensi menelan anggaran hingga Rp73 triliun tersebut.
”Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya memberikan solusi untuk membantu mengurangi kemacetan dan menekan urbanisasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bukan memicu kontroversi seperti yang saat ini terjadi,” ungkap Yudi dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnal Bandung, Rabu (2/9).
Menurut Yudi, salah satu keunggulan kereta cepat adalah mengurangi waktu perjalanan yang akan berimbas pada perkembangan wilayah yang dilaluinya.
“Selama proyek ini sesuai aturan dan tidak membebani APBN, silahkan saja,” ujar politisi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat IV yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut.
Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kata Yudi, juga harus mempertimbangkan sejauh mana proyek yang akan dibiayai dana pinjaman ini memberikan multiply effect untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Yudi juga menegaskan, pemenang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung haruslah yang memiliki rekam jejak zero accident.
“Dan tak kalah penting, proyek ini harus bersinergi dengan moda transportasi lain,” imbuhnya.
Yudi juga mempertanyakan sikap pemerintah yang baru mengusulkan proyek ini lewat penyertaan modal negara (PMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016.
Menurutnya, sebagaimana tertera dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden pertengahan Agustus lalu, pemerintah mengusulkan PNM ke PT Wijaya Karya sebesar Rp3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
”Komisi V menyayangkan kenapa pemerintah tidak memberikan penjelasan secara rinci terlebih dahulu tentang proyek ini kepada publik, khususnya kepada kami, sehingga menyebabkan perdebatan di sejumlah kalangan,” ujar Yudi dengan nada tanya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana membangun kereta cepat ini melalui konsorsium sejumlah perusahaan dari Cina dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
BUMN karya yang bergabung, yaitu PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, PT Jasa Marga, dan PTPN VIII. Selain Cina, Jepang juga belakangan ikut memperebutkan proyek ini.