Kejar Predikat WTP, Pemkab/Pemkot Dituntut Tingkatkan Kualitas SDM
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Pemerintah kabupaten/kota yang belum meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya agar mampu menyajikan laporan keuangan berbasis akrual dengan baik.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, faktor SDM menjadi kunci utama dalam penyajian laporan keuangan, terutama setelah diberlakukan laporan berbasis akrual.
“Benar, dengan adanya laporan berbasis akrual, diperlukan SDM yang menguasai ilmu akuntansi dengan baik,” kata Syahrir kepada jurnalbandung.com di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (9/6).
Disinggung perlu tidaknya merekrut pegawai khusus berbasis pendidikan akuntansi, menurut Syahrir hal itu tidak perlu.
“Lebih baik manfaatkan (SDM), tinggal diberi pelatihan tentang tata cara akuntansi,” ucapnya.
Oleh karena itu, Syahrir meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan institusi lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah daerah bisa meminta Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) serta perguruan tinggi untuk memberi pelatihan tentang akuntansi kepada para pegawainya.
“Harus itu, untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang akuntansi. Saya rasa bisa, tinggal ada kemauan,” katanya seraya menyebut semua hal ini perlu komitmen yang baik dari kepala daerah.
Lebih lanjut Syahrir pun mengapresiasi prestasi Pemprov Jabar yang berhasil meraih opini WTP lima kali berturut-turut. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk komitmen dari Pemprov Jabar dalam melaksanakan pembangunan yang bekualitas. Dia juga berharap prestasi itu harus memacu kabupaten/kota di Jabar untuk meraih prestasi serupa.
“Harus bisa. (WTP) itu juga menjadi bukti transparansi dalam menjalankan pemerintahan,” tambah Syahrir.
Meski begitu, Syahrir mengakui, masih ada sejumlah kekurangan, seperti pengelolaan aset. Dia menilai, masih terdapat sejumlah aset milik Pemprov Jabar yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak lain.
Belum lama ini, kata Syahrir, Komisi I DPRD Jabar sudah melakukan pantauan langsung ke sejumlah aset milik pemprov di kabupaten/kota, seperti Cianjur dan Tasikmalaya. Berdasarkan pantauannya itu, terdapat aset lahan yang kini berubah menjadi kolam pemancingan.
“Di Kadipaten, di Cianjur juga ada. Makanya kami minta agar pendataan aset-aset ini ditingkatkan lagi dan dikelola dengan baik, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.
