Jabar Rawan Politik Uang, KPU Dituntut Bekerja Lebih Optimal
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat akan mengantisipasi munculnya praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Jabar, Desember mendatang.
Hal ini seiring munculnya penilaian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut pilkada di Jabar rawan praktik politik uang.
Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengatakan, penilaian tersebut menjadi pemicu baginya untuk bekerja lebih baik. Terlebih, menurutnya, penilaian tersebut muncul bukan tanpa alasan yang kuat.
“Kami sangat mengapresiasi. Penilaian itu bukan muncul tiba-tiba. Kami terpacu untuk bekerja lebih optimal,” kata Yayat kepada Jurnal Bandung, di Bandung, Selasa (1/9).
Menurut Yayat, pemetaan Indeks kerawanan Pemilu 2015 yang dilakukan Bawaslu memiliki validitas yang baik. Meski tergolong aman dan lancar, pilkada di Jabar bukan tak mungkin diwarnai politik uang.
“Tentu ini berdasarkan temuan-temuan, informasi-informasi, analisis-analisis yang berdasarkan data valid,” ujarnya.
Yayat pun mengimbau setiap KPU kabupaten/kota di Jabar agar lebih menyiapkan diri dalam menggelar pilkada serentak.
“Peringatan, ini sangat berharga agar nanti kami lebih mengintensifkan ke kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak,” katanya.
Sosialisasi ke masyarakat pun akan lebih ditingkatkan agar penilaian Bawaslu ini tidak terbukti.
Ketika ditanyakan langkah apa yang disiapkan oleh pihaknya untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pilkada serentak nanti, dia menyatakan akan lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat.
“Melalui kabupaten/kota kita akan intensifkan sosialisasi supaya masyarakat tahu bagaimana sih pilkada yang benar dan bersih dari politik uang,” ucapnya.
Sebelumnya, Bawaslu menyatakan pilkada serentak di Jabar dan Sulawesi Tengah rawan praktik politik uang. Penilaian tersebut mengacu pada hasil pemetaan indeks kerawanan Pemilu 2015 oleh Bawaslu.
