Isu SARA di Pilkada DKI Jakarta Tak Tercium di Jabar
Oleh: Redaksi
Jurnalbandung.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat tak mencium isu suku, agama, ras, dan antargolongan yang diindikasikan akan mewarnai Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.
Bawaslu Jabar pun membantah kekhawatiran sejumlah partai politik (parpol), khususnya parpol pengusung Basuki Tjahaya Poernama (Ahok)-Syaiful Djarot yang enggan Pilgub Jabar di-Pilkada DKI Jakarta-kan.
Ketua Bawaslu Jabar menegaskan, meski secara geografis DKI Jakarta berdekatan dengan Jabar, namun pihaknya yakin isu SARA tak akan mewarnai Pilgub Jabar 2018.
Terlebih, masyarakat Jabar dinilainya sudah sangat dewasa menyikapi persoalan-persoalan yang kerap mewarnai pesta demokrasi.
“Pilkada DKI dan Jabar tidak sama. Masyarakat Jabar pun dikenal silih asah, silih asih, dan silih asuh, keberagaman itu sudah diterima sejak dulu,” ungkap Harminus di Kota Bandung, Kamis (27/4).
Bawaslu Jabar pun, lanjut Harminus, tidak mencium adanya indikasi SARA seperti yang dikhawatirkan sejumlah parpol, khususnya parpol pengusung Basuki Tjahaya Poernama (Ahok)-Syaiful Djarot di Pilkada DKI. Bahkan, Harminus mengaku tidak khawatir isu SARA akan berkembang di Jabar.
“Kita tidak mencium (Isu SARA), apalagi kepentingan-kepentingan di DKI beda dengan Jabar dan masyarakat Jabar pun masyarakat yang teduh,” katanya.
Meski begitu, pihaknya bukan berarti tinggal diam. Bawaslu Jabar sejak jauh-jauh hari telah mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran yang diprediksi akan mewarnai Pilgub Jabar 2018, termasuk indikasi kemunculan isu SARA.
“Kita getol menggelar pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas, kita juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder,” sebutnya.
Namun, bila indikasi isu SARA itu memang benar terjadi di Pilgub Jabar, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak tegas pelakunya.
Harminus menegaskan, pihaknya bertekad melaksanakan pengawasan yang baik agar martabat demokrasi bisa ditegakkan.
“Tapi sekali lagi, berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, isu yang berkembang di Jabar ini lebih santun. Masyarakat Jabar ini lebih mengedepankan budayanya, budaya yang santun dan saya kira pasangan calon pun akan berkampanye dengan santun,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pasca kekalahan Ahok-Syaiful Djarot di Pilkada DKI Jakarta, kekhawatiran menyeruak di kalangan parpol pengusungnya, tak terkecuali Ridwan Kamil yang telah diusung Partai NasDem. Mereka khawatir isu SARA yang lekat pada Pilkada DKI Jakarta tak terjadi di Pilgub Jabar.
Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi mengaku mencium indikasi pertarungan politik ala Pilkada DKI Jakarta akan dibawa ke Jabar.
Menurut dia, indikasi tersebut sama saja dengan mengimpor konflik dan pertarungan invidu serta kelompok hingga pertarungan ideologi.
“Ini kan gak baik bagi iklim demokrasi yang berkembang saat ini, yang sudah cair dari sisi ideologi,” ungkap Dedi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Hanura Jabar di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Jumat (21/4) lalu.
Masih di tempat yang sama, Sekretaris DPD PDIP Abdy Yuhana pun menilai, di Pilkada DKI Jakarta, bukan pertarungan gagasan yang muncul.
Padahal, menurut Abdy, pilkada langsung idealnya menjadi ajang untuk melahirkan pemimpin yang mempunyai gagasan dan visi dalam membangun daerahnya.
“PDIP ingin mendorong Pilgub Jabar nuansanya lebih pada adu gagasan dan visi,” katanya.
Sementara, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menganggap, Pilkada DKI Jakarta terlalu gaduh dan sarat manuver berbau kampanye hitam.
Akibatnya, di masyarakat, terbentuk persepsi buruk terhadap calon kepala daerah. Dari sisi psikologis pun, masyarakat jadi terbelah.
“Bisa lah berkampanye dengan cara baik tanpa ribut-ribut seperti di Jakarta,” ujarnya.
