Ini Dia Jurus Jitu Pemprov Jabar Agar Penyerapan APBD Lebih Maksimal

Oleh: Yuga Khalifatusalam 

Plt-Sekda-Jabar-Iwa-Kartiwa
Foto net

BANDUNG – Pemprov Jawa Barat memiliki jurus jitu agar penyerapan APBD semakin optimal. Jurus jitu tersebut dituangkan dalam 5 paket kebijakan yang mulai diterapkan tahun ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengungkapkan, kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jabar ini akan memudahkan pemerintah daerah kabupaten/kota menerima kucuran anggaran dari Pemprov Jabar. Menurut Iwa, 5 paket kebijakan ini menyangkut dana bagi hasil, bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan sosial, hibah, dan Tim Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD). “Terkait anggaran sesuai arahan gubernur, kita lakukan deregulasi. Ada 5 paket perbaikan peraturan dalam mempercepat penyerapan serta pertanggungjawabannya,” sebut Iwa kepada Jurnal Bandung.com seusai rapat konsolidasi APBD 2016 di Bandung, Senin (1/1). Iwa menilai, dengan adanya 5 paket kebijakan ini, penyaluran anggaran serta pelaporan akan lebih maksimal. Sebab, menurut dia, deregulasi ini menyangkut tata cara pencairan, tata cara bagaimana pengusulan pencairan oleh daerah, dan lain-lain. Salah satu yang sudah siap aplikasinya, sebut Iwa, adalah pencairan dana bagi hasil ke daerah. Lebih lanjut Iwa memaparkan, pembagian dana bagi hasil dari sektor PKB, BBNKB, pajak rokok, dan air permukaan akan langsung ditransfer oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jabar ke rekening pemerintah kabupaten/kota. Transfer ini pun tak lagi menunggu ajuan dari daerah yang bisa memakan waktu lama karena harus direkap dan dicek ulang. “Nanti transfer sudah sesuai perolehan daerah, sehingga mereka dapat cashflow yang cepat juga,” imbuhnya. Pihaknya menjamin, dengan adanya deregulasi, maka likuiditas di kas daerah akan semakin besar dan akselerasi pembangunan pun bisa meningkat. Dulu, tambah Iwa, sebelum ada kebijakan, pemerintah daerah harus proaktif agar pembagian dana hasil bisa diproses Pemprov Jabar. “Sekarang dananya sudah tersedia di kas daerah. Karena itu, 2016 ini ada perubahan regulasi,” ucapnya. Perubahan kebijakan ini, lanjut Iwa, meniru apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Paket kebijakan ini menuntut semua aspek yang terkait dengan anggaran turut dibenahi. “Artinya kita juga melakukan perbaikan untuk peningkatan pelayanan kabupaten/kota,” katanya. Terkait APBD 2016, hingga 31 Januari 2016, anggaran yang terserap baru mencapai 0,32%. Dengan kata lain, dari volume APBD Jabar 2016 sebesar Rp28,5 triliun, baru terbelanjakan Rp90,8 miliar.

Leave a Reply