Gara-gara Program BPJS, Ketersediaan Alat Kontrasepsi di Jabar Kosong
Jurnal Bandung – BKKBN Jabar menuding faktor utama kosongnya ketersediaan alat kontrasepsi di Jabar karena adanya program BPJS. Menurut Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar, Siti Fatonah Selain keterlambatan pengadaan, program BPJS yang digelar pemerintah cukup menyedot ketersediaan alat kontrasepsi di Jabar.
“Adanya keterlambatan pengiriman, Sehingga distribusi alat kontrasepsi pun terganggu karena tidak ada persediaan di gudang. Selain itu, program BPJS yang digelar pemerintah pun cukup menyedot persediaan alat kontrasepsi gratis itu,” katanya kepada wartawan saat ditemui di Bandung. Jumat (8/8).
Dia mengatakan meskipun alat kontrasepsi yang gratis sudah hampir kosong, namun masyarakat tetap menggunakan alat kontrasesi meskipun harus membayar. Namun, menurut Siti, kondisi itu tak bisa dibiarkan. Sebab, hakekat dari keberadaan pemerintah sendiri adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat.
“Kalau dibiarkan, pemerintah lepas tanggung jawab dong. Padahal, kan salah satu fungsi pemerintah adalah pelayanan terhadap masyarakat,” jelas Siti.
Meskipun begitu, Siti meyakinkan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, hingga saat ini, tidak ada pengguna alat kontrasepsi gratis yang menghentikan penggunaan alat kontrasepsi. Untuk menyiasatinya, mereka beralih ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan dan IUD atau membeli alat kontrasepsi di pasaran. “Dampak bawaannya memang belum kelihatan. Sementara belum ada juga yang DO (drop out),” ujar Siti meyakinkan.
Pihaknya berharap, kondisi ini bisa segera teratasi. Pemerintah pusat sebagai penyedia alat kontrasepsi gratis diharapkan segera menyelesaikan proses pengadaan alat kontrasepsi sekaligus segera mendistribusikannya kepada seluruh kabupaten/kota. (JB-01)
