Empat Tahun Mendatang, Pemkot Bandung Targetkan Angka Kemiskinan 3,14 Persen

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Pemerintah Kota Bandung bertekad terus menekan angka kemiskinan. Targetnya, pada 2023 mendatang, angka kemiskinan menjadi 3,14 persen.

Pada tahun 2018 lalu, angka kemiskinandi Kota Bandung berada di 3,57 persen. Saat ini, jumlah warga miskin dan sangat miskin di Kota Bandung sebanyak 79.000 Kepala Keluarga atau 400.000 jiwa.

Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur kewilayah untuk memetakan warga Kota Bandung. Pemetaan itu agar program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung lebih tepat sasaran.

“Dari pemetaan bisa terlihat daerah dan problemnya. Solusi diberikan sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Yana pada acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bandung Tahun 2019 di Hotel Papandayan, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Rabu (13/11/2019).

“Secara persentase kan kecil, tapi secara jumlah pasti besar. Intinya bukan soal besar kecilnya tetapi kita harus menanggulangi orang miskin,” lanjutnya.

Yana menyampaikan, hadirnya Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Dana Kelurahan (bantuan pemerintah pusat) dan Kotaku menjadi daya dukung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Agar tepat sasaran, Yana juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar untuk menyelaraskan program yang sesuai sehingga terintegrasi dengan benar.

“Bappenas dan Bappeda mempunyai program apa saja? Nanti akan kita bagi program-programnya supaya treatmentnya kena. Meskipun anggaran terbatas, tetapi bisa terintergrasi, maka terpenting itu tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menyampaikan, kegiatan tersebut bermaksud menyamakan persepsi berbagai hal tentang penanggulangan kemiskinan.

“Selain SKPD, komunitas juga ikut serta. Hal seperti ini perlu kita beri ruang karena sesuai misi kelima yakni partisipasi dan pembiayaan non APBD sangat utama,” jelasnya.

Share This

Leave a Reply