Empat Pemda di Jabar Sudah Serahkan Laporan Keuangannya

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Hingga saat ini, terdapat empat pemerintah daerah di Jawa Barat yang telah menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar. Tiga daerah pertama adalah Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Pangandaran.

Sedangkan hari ini, Kamis (31/3), Pemprov Jabar menjadi yang keempat menyerahkan LKPD 2015. Penyerahan dilakukan langsung Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar di Jalan Mochamad Toha, Kota Bandung.

Kepala BPK Jabar Arman Syifa mengatakan, pihaknya akan menerima LKPD dari 24 daerah lainnya di Jabar. Nantinya, laporan yang masuk itu akan diaudit selama dua bulan ke depan.

“Bersamaan dengan pemda semua di Jabar, kami menerima laporan keuangan 2015 yang akan kami audit kurang lebih dua bulan ke depan,” kata Arman kepada jurnalbandung.com seusai penyerahan LKPD.

Dia menyebut, LKPD kali ini terdapat perubahan sistem karena berbasis akrual. Meski laporan berbasis akrual ini dinilai lebih rumit, menurutnya, tidak menutup kemungkinan daerah penerima predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK akan bertambah. Terlebih, persiapan LKPD berbasis akrual ini sudah disiapkan sejak 3-4 tahun lalu.

Menurutnya, laporan pemda tersebut sudah bagus, meski harus dibuktikan lagi pada hasilnya nanti.

“Ini memang berlaku di semua pemda, pusat juga perubahan jadi akrual. Saya kira itu bukan sesuatu yang baru,” ucapnya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui, penyajian LKPD berbasis akrual ini lebih sulit. Sebab, sistem ini harus memadukan laporan pendayagunaan keuangan dengan kinerja.

“Kan boleh jadi laporan keuangan bagus, tapi hasil programnya kurang bagus. Tapi kalau acrual base ini menyatukan keduanya. Jadi tidak hanya laporan keuangan bagus, tapi hasilnya pun harus bagus,” katanya seraya menyebut keberhasilan itu bisa dilihat dari program yang dijalankan pemerintah harus tepat sasaran.

Heryawan mengaku, Pemprov Jabar bersungguh-sungguh dalam menyajikan LKPD ini. Terlebih, pihaknya pun mengaku sering mendapat arahan dan berkonsultasi dengan BPK.

“Kami juga berjuang sekuat tenaga untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik. Mungkin atas bimbingan BPKP, para pihak, juga atas pemeriksaan awal yang dilakukan BPK,” katanya.

Oleh karena itu, Heryawan pun optimistis LKPD yang dilaporkan Pemprov Jabar akan berbuah manis sehingga kembali meraih predikat WTP.

“Insya Allah kita sudah menyiapkan dengan baik, mudah-mudahan sebagaimana empat tahun sebelumnya, kita dapat WTP,” katanya.

Disinggung dorongan apa saja yang diberikan pemprov pada pemerintah kabupaten/kota agar mampu menyajikan LKPD secara baik dan meraih WTP, menurutnya Pemprov Jabar sudah banyak berbuat.

“Pemprov itu tentu sangat banyak melakukan support pada kabupaten/kota dengan keliling-keliling. Inspektorat kita keliling-keliling (ke kabupaten/kota), katanya.

Selain itu, kata Heryawan, banyak pemerintah daerah pun yang berkonsultasi pada pemprov terkait penyajian LKPD.

“Kemudian pada saat yang sama juga ada BPKP, selain ada inspektorat di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi,” pungkasnya.

Leave a Reply