Emil Minta Pemprov Jabar Tidak Tebang Pilih

Oleh: JB-01

Foto net
Foto net


Jurnal Bandung – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta Pemprov Jawa Barat tidak hanya memeriksa pembangunan properti di Kawasan Bandung Utara yang hanya ke dalam wilayah Kota Bandung.

Wali Kota yang akrab disapa Emil itu meminta Pemprov Jabar pun memeriksa seluruh bangunan di KBU, baik yang masuk ke dalam wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, maupun Kabupaten Bandung Barat.

“Jika urusannya ini memeriksa perizinan Bandung utara yang kabupaten lain juga (diperiksa). Apartemen-apartemen yang sudah berdiri juga masuk dalam pemeriksaan. Kalau memang mau police line silahkan asal sesuai prosedur. Asal police line juga yang di kabupaten lain,” papar Emil kepada Jurnal Bandung, Kamis (2/4).

Permintaan tersebut disampaikan Emil menyusul hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang mendapati tiga bangunan properti di wilayah Kota Bandung tanpa rekomendasi dari Pemprov Jabar.

Seperti diketahui, Rabu (1/4) kemarin, Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar melakukan sidak ke kawasan Dago dimana kawasan tersebut masuk ke dalam KBU. Deddy menemukan pembangunan sejumlah hotel dan apartemen yang dinilai melanggar aturan.

Menurut Dedy, Pemprov Jabar belum pernah sekalipun mengeluarkan rekomendasi terkait pembangunan hotel dan apartemen di KBU. Sebab, di dalam Peraturan Daerah (Perda) KBU Nomor 1/2008, kawasan tersebut merupakan zona A1 dimana tidak diperbolehkan adanya pembangunan karena bisa berdampak pada kerusakan lingkungan.

Namun, Deddy heran karena pihak pengembang ternyata mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemkot Bandung. Mendapati fakta tersebut, Deddy menegaskan akan memanggil pihak Pemkot Bandung untuk menjelaskan masalah ini, terutama memanggil orang yang saat itu membantu mengeluarkan IMB.

Emil menegaskan, pihaknya siap jika Pemprov Jabar memanggilnya untuk dimintai keterangan terkait masalah tersebut.

“Saya sudah sampaikan, semua izin itu (dikeluarkan) sebelum saya,” ungkap Emil.

Ditanya apakah IMB tersebut bisa dianulir, Emil menjelaskan, IMB dapat dianulir atau dibatalkan jika dalam pembangunannya, pengembang melakukan pelanggaran. Namun jika tidak ditemukan pelanggaran, pengembang dapat melanjutkan pembangunan.

“Dianulir itu kalau ada pelanggaran hukum. Pelanggarannya apa,” ujarnya.

Menurut Emil, Pemprov Jabar tidak mengeluarkan izin. Pemprov Jabar, kata dia, hanya sebatas memberikan rekomendasi. Sementara proses perizinan dikembalikan kepada pemerintah tingkat dua.

“Karena izin itu dari pemerintah tingkat dua. Pemerintah provinsi itu tidak mengeluarkan izin, yang ada itu rekomendasi. Rekomendasi itu sifatnya bukan ikatan hukum,” ucapnya.

Emil juga menyatakan, pembangunan di KBU tidak dilarang asalkan sesuai dengan aturan yang ada. Proses perizinan harus dilakukan secara seksama karena KBU menjadi kawasan konservasi dan resapan air.

“Saya mohon media meluruskan, membangun di KBU itu boleh dengan syarat. Kalau syaratnya dipenuhi boleh, kalau tidak ya jangan,” katanya.

Leave a Reply