e-KTP Bisa Jadi Celah Kecurangan Pilkada

Oleh: Bayu Wicaksana

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Peralihan identitas penduduk dari KTP konvensional ke e-KTP tidak serta merta mengurangi persoalan kependudukan. Sebab, hingga saat ini, belum semua masyarakat memiliki e-KTP.

Persoalan tersebut diprediksi akan menjadi penghambat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 mendatang. Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Harminus Koto saat ditemui jurnalbandung.com di Kota Bandung, Jumat (29/7).

Harminus mengatakan, saat ini, secara nasional baru 80% warga yang sudah memiliki e-KTP. Artinya, masih banyak warga yang belum memiliki data kependudukan tersebut.

Pada Pilkada Serentak 2015 di Jabar, menurutnya, cukup banyak kecurangan akibat warga yang tak memiliki e-KTP. Modus yang dilakukan dengan menggelembungkan jumlah pemilih di salah satu tempat.

Bahkan, kata dia, pada satu RT, terdapat tambahan pemilih yang signifikan hanya dalam waktu yang singkat.

“Masa iya DPT B2 itu dalam waktu singkat jumlahnya bertambah signifikan. Antara 400-600 orang, bahkan ribuan, dalam waktu seminggu,” katanya.

Menurut Harminus, kecurangan tersebut melibatkan petugas pilkada setempat.

“PPDP PPS tidak bekerja, jadi tidak ada perbaikan. Ada juga yang melibatkan RT, PPDP-nya langsung oleh RT,” ungkapnya.

Selain penggelembungan pemilih, politik uang pun menjadi kecurangan yang kerap terjadi dalam setiap ajang pemilu. Peserta pemilu maupun timnya tidak pernah berhenti mempengaruhi pilihan masyarakat dengan uang.

Upaya pencegahan pun terus dilakukan Bawaslu dengan menggandeng kepolisian. Pada Pilkada Serentak 2017, kata dia, Bawaslu memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan pilkada sebelumnya.

Meski begitu, masyarakat harus tetap berperan dalam mencegah terjadinya berbagai kecurangan tersebut. Dia mengaku kerepotan jika pengawasan hanya dilakukan pihaknya.

“Ini tugas besar Bawaslu, dan tugas besar kita bersama,” ucapnya.

Bahkan, Harminus menilai, masyarakat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan bersih.

“Perlu penyadaran masyarakat agar mau menolak kecurangan ini,” tegasnya seraya menambahkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Share This

Leave a Reply