Dukung Kerja Sama Sister Province, Pusat Ingatkan Daerah Tak Jual Wilayah

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menjalin kerja sama Sister Province atau Sister City dengan pemerintah daerah di luar negeri.

Dengan catatan, kerja sama dibangun dikarenakan daerah membutuhkan kerja sama tersebut dan yang paling penting, pemerintah daerah jangan sampai menjual wilayahnya kepada pihak asing tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagriā€Ž) Nelson Simanjuntak di sela kunjungan kerja Pemprov Jawa Barat di Chongqing, Tiongkok, Minggu (7/5).

Menurut dia, kerja sama antarpemerintah daerah sudah diatur dalam undang-undang, di antaranya tentang perjanjian internasional dan UU Otonomi Daerah Nomor 23/2014.

Dalam pasal 363-369 diatur perjanjian dalam dan luar negeri. Kontennya untuk dalam dan luar negeri itu diserahkan ke daerah yang diawali LoI (Letter of Intent).

“Ibarat sebelum kawin saja. Nanti Sebelum MoU daerah melaporkan ke Kemendagri dan Kemenlu. Bilang sepakat kerja sama teknik dan bidang budaya dan lainnya dalam sister province dan city. Setelah Mou, baru nanti ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS),” terangnya.

Nelson menegaskan, konten-konten dalam PKS tersebut harus seimbang, netral, menguntungkan, saling memihak, dan tidak saling merugikan.

“Saya selalu normatif, etika hukum lakukan. Pusat kasih kewenangan kepada daerah, silakan kerja sama. Tapi kalau kami keberatan mungkin di antaranya tidak berimbang, kami tunda dulu,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, pihaknya paling keras jika menyangkut kedaulatan negara.

“Kalau (pihak kedua atau pihak asing) menyimpang ya usir karena kewenangan pusat absolut soal pertahanan, kemanan pradilan, dan finansial. Tapi saya tekankan di sini silakan kerja sama karena ini kebutuhan daerah bukan pusat. Pusat hanya exit permit saja. Kami tidak melarang kecuali jual negara,” tegasnya.

Share This

Leave a Reply