DPRD Minta Emil Pilih Kadinkes dari Internal

Oleh : Yuga

Jurnalbandung.com – DPRD Jabar meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil agar tidak sembarangan dalam menunjuk calon kepala dinas kesehatan Jabar.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, untuk mengurusi kesehatan warga Jabar ini bukan tugas mudah, selain butuh orang yang berpengalaman juga harus hafal betul dengan kondisi lapangan.

 

“Penduduk Jawa Barat paling banyak, masak enggak ada. Kalau dari internal ada yang memadai, kenapa tidak. Itu artinya sangat mungkin,” katanya.

 

Sebelumnya, Ketua Umum Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi meyakini, pejabat dari internal akan lebih maksimal terutama dalam melayani kepentingan masyarakat. Para pejabat yang dari daerah setempat, lanjut Didi, akan lebih terikat dan memiliki tanggungjawab yang lebih besar ke daerah.

 

“Bagaimanapun juga mereka akan lebih terikat, lebih bertanggungjawab ke daerahnya,” kata dia. Sehingga jika kualitas calon pejabat itu sama, menurutnya Emil harus memprioritaskan putra daerah.

 

“Jangan sampai dengan kualitas sama, memilih yang lain. Kalau (kualitasnya) sama, tentu harus memprioritaskan orang berbudaya Sunda. Biasa juga dilakukan di berbagai daerah seperti itu,” katanya.
Selain harus menemukan sosok yang tepat, saat ini kondisi di dinas kesehatan pun dinilai mengkhawatirkan akibat tak kunjung adanya pimpinan definitif. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan, saat ini kondisi dinas kesehatan yang merupakan mitra kerjanya ini cukup mengkhawatirkan.

 

Sejumlah program kerja tidak berjalan karena belum adanya kepala dinas definitif. Sebagai contoh, menurutnya pada 2018 kemarin serapan anggaran SKPD itu berada di angka 75%.

 

“Rumah sakit di Pameungpeuk (Garut) gagal lelang, karena dinas dipimpin oleh plt,” kata Hadi. Menurutnya, akibat ketiadaan pimpinan definitif itu, pimpinan rumah sakit umum daerah (RSUD) di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pun dipikul pejabat pelaksana tugas (plt).

 

Akibatnya, hal serupa pun terjadi di sedikitnya enam RSUD. “Proyek gagal lelang, dia tak berani mengambil keputusan strategis. Bayangkan, satu titik Rp100 miliar (yang gagal). Itu mahal sekali,” katanya.

 

Kondisi ini berdampak terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat. Contohnya, lanjut dia, warga tidak maksimal dalam mendapatkan pelayanan kesehatan karena pembangunan blok rumah sakit yang tidak jadi.

 

“Efeknya kepada masyarakat. Pelayanan jadi terganggu. Kalau mobil, sekarang kondektur yang jadi sopirnya. Jadi kinerjanya enggak maksimal. Kami sangat menyesalkan,” katanya.

 

Oleh karena itu, dia meminta Emil segera menunjuk kepala dinas kesehatan definitif agar program kerja segera berjalan. “Kan ingin Jabar ngabret. Segera pilih kadis definitif. Ini mendekati darurat,” katanya.

Share This

Leave a Reply