DPRD Jabar Sesalkan Jika Perda Jilbab Dicabut
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat mengaku belum mengetahui peraturan daerah (perda) apa saja yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Seperti diketahui, Kemendagri mencabut sekitar 3.143 perda di seluruh Indonesia.Perda yang dicabut itu dianggap menghambat pertumbuhan investasi.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, pihaknya belum menerima tembusan dari Kemendagri terkait laporan perda apa saja yang dicoret.
“Belum kita terima. Ini baru dari Mendagri. Tidak tahu apakah sudah turun ke bawah/belum,” kata Syahrir kepada jurnalbandung.com di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (16/6).
Namun, Syahrir menyebut, dirinya sempat memperoleh informasi bahwa perda di Jabar yang dibatalkan mencapai 200 perda. Perda tersebut seluruhnya berasal dari kabupaten/kota di Jabar.
“Kalau tidak salah ada 200-an. Tapi nanti kita lihat yang pastinya,” katanya.
Syahrir menyebut, DPRD Jabar biasanya akan menerima tembusan terkait adanya pembatalan perda.
“DPRD akan diberi salinannya,” ujarnya.
Syahrir melanjutkan, pihaknya mendukung pencabutan perda-perda tersebut selama membawa hal positif kepada daerah yang bersangkutan.
Syahrir juga menegaskan, semangat pemerintah pusat mencabut perda tersebut tidak lain untuk mendukung pertumbuhan investasi di daerah.
“Tentu kita dukung, selama itu untuk mempermudah investasi, kita harus dukung,” tegasnya.
Disinggung adanya pembatalan perda di Kabupaten Cianjur tentang penggunaan jilbab, Syahrir menyayangkan jika hal itu benar-benar dilakukan.
“Saya belum tahu pasti, tapi dengarnya seperti itu, perda penggunaan jilbab ikut dihapus juga,” ujarnya.
Syahrir menyebut, kearifan lokal suatu daerah harus tetap menjadi pertimbangan dalam pemberlakuan perda, sehingga pencoretan terhadap unsur ini jangan sampai terjadi.
“Saya sangat menyayangkan kalau perda penggunaan jilbab ikut dibatalkan. Itu kan tidak mengganggu investasi,” katanya.
Terlebih, tambahnya, Polri pun saat ini telah menghapus larangan penggunaan jilbab.
“Jadi kenapa perda penggunaan jilbab harus dihapus?” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar pun mengaku belum menerima laporan dari pemerintah pusat tentang salinan keputusan Presiden Joko Widodo yang resmi menghapus 3.143 perda bermasalah itu.
“Sampai hari ini belum ada laporan. Tapi kalau memang ada perda yang bermasalah (di Jawa Barat), enggak apa-apa dicabut kalau memang bertentangan (mengganggu/menghambat pertumbuhan ekonomi daerah),” singkatnya.
