DPRD Jabar Minta Rencana Moratorium UN Dikaji Matang

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Pemerintah dituntut mampu mencari solusi yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Salah satunya, dengan menetapkan sistem penilaian kelulusan seperti yang belakangan kembali ramai dibicarakan.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pemerintah harus mampu memilih solusi yang baik untuk diterapkan di dunia pendidikan Tanah Air. Kajian yang sedang dilakukan terkait penerapan ujian nasional (UN), kata Ineu, harus dilakukan sebaik mungkin dan bukan atas dasar keinginan pimpinan di instansi tersebut.

“Cari yang terbaik buat sistem pendidikan. Lakukan kajian yang terbaik,” kata Ineu di Bandung, Minggu (18/12).

Terlebih, kebijakan anggaran untuk pendidikan sudah tergolong baik. Menurutnya, porsi anggaran untuk pendidikan selalu lebih besar dibandingkan sektor lainnya sesuai amanat undang-undang.

“Makanya sekarang dikaji dengan baik. Harus ada perubahan, harus ada keputusan yang baik,” katanya.

Sementara itu, pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sahid Hamid mengatakan, rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan melakukan moratorium UN sudah tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Tanah Air.

Dia menilai, rencana tersebut tepat karena selama ini pelaksanaan UN hanya menjadi syarat kelulusan saja, bukan untuk meningkatkan kualitas siswa. Melalui UN, penilaian hanya dilakukan pada diri siswa dan hanya saat digelarnya UN saja.

Padahal, kata dia, seharusnya UN berfungsi untuk menentukan kelulusan atau mengetahui kualitas siswa dan penilaiannya harus dilakukan setiap saat serta terhadap seluruh aspek.

“Penilaian bukan pada diri siswa saja, tapi pada satuan pendidikan, yaitu sekolah. Sehingga pemerintah tahu, kalau sekolah begini, kualitasnya seperti ini, apa langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan. Dengan begini, penilaiannya akan terus dipantau,” paparnya.

Dia pun menjelaskan, skema penilaian sekolah sebagai cara yang tepat pengganti UN. Pertama, proses belajar mengajar harus dipastikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Dalam kurikulum saat ini, sudah tercantum jelas mengenai penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Kedua, kualitas guru menjadi faktor penting lainnya. Sebab, pengajar ini akan menjadi penentu kualitas belajar mengajar di kelas. Dia menilai, guru yang baik akan menerapkan pengajaran sesuai dengan kurikulum serta mampu menciptakan interaksi siswa di dalam kelas.  Dalam prosesnya, pembelajaran yang dilakukan pun harus sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

“Kalau kompetensinya menulis, masa diajarkan dengan ceramah, kan tidak mungkin. Begitu pun kalau (kompetensinya) kemampuan berpikir analisis, pasti dengan proses pembelajaran yang memberikan pengalaman ke anak untuk melakukan analisis,” terangnya.

Ketiga, kondisi lingkungan menjadi faktor penentu lainnya untuk mengetahui kualitas sekolah. Dia menyebut, kini banyak sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti solokan dan tempat sampah. Sekolah pun banyak yang tidak memiliki halaman, sehingga tidak menciptakan suasana yang kondusif.

Keempat, setiap guru harus bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selama ini, kata dia, setiap guru berjalan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi satu sama lainnya. Dia menyontohkan, guru IPS seharusnya berdiskusi dengan guru IPA ataupun matematika terkait pembelajaran di kelas.

“Sekolah yang baik, mereka bekerja sama, kan muridnya sama. Kalau kerja sama, bisa tahu kemampuan berpikir IPS siswa seperti apa, IPA-nya seperti apa, dan seterusnya,” ujarnya.

Terakhir, kata dia, lingkungan kerja di sekolah harus tercipta dengan baik. Kepala sekolah harus diberi kewenangan untuk menciptakan suasana kerja yang bagus.

Dengan begitu, untuk menentukan kelulusan siswa tidak hanya dilakukan dalam waktu tertentu saja, melainkan selama proses pendidikan diikuti. Menurutnya, jika saat ini kelulusan hanya ditentukan saat kelas VI (SD), IX (SMP), dan XII (SMA/SMK), penilaian kelulusan bisa dilakukan saat kelas V (SD), VIII (SMP), dan XI (SMA/SMK). Sehingga, saat siswa dinilai kurang, dia memiliki waktu satu tahun untuk memperbaikinya. Melalui penilaian secara keseluruhan ini, menurutnya akan tercipta pemerataan pendidikan.

“Kalau sekarang dengan UN, kita memiliki dua warga negara, yang berkualitas yang dinyatakan lulus, dan yang tidak lulus. Ini kan tidak boleh,” katanya.

Meski begitu, dia berharap pemerintah tidak memberlakukan moratorium UN sekarang.

“Ini kan perlu persiapan. Dan kalau sekarang sudah mau masuk semester genap. Jadi bereskan dulu saja ini, moratoriumnya tahun 2018,” pungkasnya.

Share This

Leave a Reply