DPRD Jabar Minta Pusat Usut Tuntas Peredaran Vaksin Palsu
Oleh: Bayu Wicaksana
Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus peredaran vaksin palsu, khususnya di wilayah Jawa Barat.
Pasalnya, persoalan vaksin palsu ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kesehatan jutaan generasi penerus bangsa.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Waras Wasisto mengatakan, pihaknya siap membantu Kepolisian dalam menginvestigasi peredaran vaksin palsu.
Waras menilai, meski telah diketahui rumah sakit mana saja yang turut mengedarkan vaksin palsu, pengusutannya harus terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi vaksin palsu yang beredar di masyarakat.
“Kementerian Kesehatan tidak cukup hanya mengumumkan 14 rumah sakit, tapi yang jauh lebih penting adalah harus mengusutnya hingga tuntas,” kata Waras kepada jurnalbandung.com di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (15/7).
Menurut Waras, peredaran vaksin palsu di 14 rumah sakit tersebut merupakan salah satu bukti lemahnya sistem pengamanan dan pengelolaan kesehatan.
Sehingga, Waras menilai, tidak menutup kemungkinan adanya jaringan yang melibatkan oknum internal rumah sakit.
“Saya menduga ini ada semacam jaringan vaksin palsu yang melibatkan pihak di internal rumah sakit,” ucapnya.
Terlebih, peredaran vaksin palsu ini sudah berlangsung sangat lama, yakni sekitar 13 tahun.
“Bagaimana mungkin vaksin palsu ini bisa dipasok selama 13 tahun tanpa ketahuan. Saya menduga vaksin ini sudah beredar luas, bukan hanya di Bekasi,” kata Waras.
Oleh karena itu, Waras meminta pengusutan pun dilakukan terhadap internal rumah sakit. Oknum-oknum yang dicurigai harus diminta keterangan untuk membongkar sindikat yang mengancam kesehatan jutaan anak ini.
“Mendesak agar Kementerian Kesehatan dan Kepolisian juga mengusut keterlibatan oknum-oknum rumah sakit yang selama ini bekerja sama dengan para pembuat dan pengedar vaksin palsu. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan investigasi peredaran vaksin palsu,” pungkasnya.
Sementara itu, hal serupa pun diungkapkan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar. Menurut Deddy, motif peredaran vaksin palsu di rumah sakit tersebut harus ditelusuri.
Selain motif ekonomi, tidak menutup kemungkinan peredaran vaksin di rumah sakit pun terjadi karena adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu.
“Apa ada tekanan atau menguntungkan pribadi-pribadi terkait,” kata Deddy.
Untuk memastikan anak-anak mengonsumsi vaksin asli, menurutnya bisa saja dilakukan vaksin ulang terutama terhadap anak-anak di sekitar kawasan peredaran vaksin palsu.
“Jika ada balita yang divaksin di tiap RS, bisa saja diulang,” singkatnya.
