DPRD Jabar Kritisi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Oleh: Redaksi
Jurnal Bandung – Megaproyek kereta api cepat yang digagas pemerintah pusat terus mendapat sorotan. Seperti diketahui, setelah sempat terhenti, megaproyek senilai Rp72 triliun tersebut kini mulai dilanjutkan.
Meskipun berlanjut, megaproyek tersebut ternyata masih menuai kritikan. Kali ini, kritikan datang dari DPRD Jabar yang merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam megaproyek tersebut.
“Awalnya, kami di legislatif kaget, kata orang Bandung mah, proyek ini ujug-ujug (hadir),” ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana kepada jurnalbandung.com dalam satu kesempatan di Bandung, Selasa (23/8).
Meski megaproyek tersebut diakuinya sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jabar 2015, namun karena semuanya serba mendadak, ujung-ujungnya jadi ribet.
“Sejauh ini, kami tidak menguasai persoalan yang diwacanakan pemerintah pusat ini. Sebab, tidak ada komunikasi detail dengan kami. Pernah kami diundang dalam sosialisasi, tapi kami sebatas mendengarkan paparan saja,” beber Haris.
Terlebih, lanjut Haris, jika megaproyek ini dikaitkan dengan dampak yang akan ditimbulkannya. Hingga saat ini, ungkap Haris, DPRD Jabar belum mendapat penjelasan mendetail terkait penanganan dampak yang akan ditimbulkan megaproyek yang pembangunannya diserahkan kepada konsorsium dan beberapa BUMN ini.
“Dalam persoalan ini, DPRD Jabar berperan dalam ruang lingkup pengawasan. Namun sekali lagi, jika ditanya bagaimana dampak positif maupun negatifnya, kami juga masih menunggu,” tegasnya.
Oleh karena itu, Haris berharap, ke depan, DPRD Jabar bisa dilibatkan dalam megaproyek ini. Apalagi, megaproyek ini diprediksi akan menimbulkan dampak besar, terutama bagi Jabar.
