DPRD Jabar Desak Pemprov Segera Respons Catatan Pansus LKPj
Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat mendesak Pemprov Jabar segera menindaklanjuti seluruh catatan yang diserahkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jabar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur 2014.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pemprov harus merespons cepat setiap catatan yang dilaporkan pansus.
“Catatan-catatan strategis yang diberikan DPRD segera ditindaklanjuti Gubernur. Catatan strategis ini untuk perbaikan kinerja,” kata Ineu kepada Jurnal Bandung di Gedung DPRD Jabar, Kamis (16/4).
Sebagai contoh, Ineu menyebut pemprov harus segera mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilainya belum memberikan kontribusi maksimal.
Meski tidak merinci, menurut Ineu, hingga kini masih terdapat BUMD milik Pemprov Jabar yang minim kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Untuk segi pendapatan, BUMD lebih diaktifkan kembali, sehingga bisa lebih berhasil, lebih baik lagi,” kata Ineu seraya menyebut pekerjaan perbaikan sejumlah jalan tol serta Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati juga harus dipercepat.
Lebih lanjut Ineu mengatakan, pemprov pun harus mengevaluasi pembangunan venue olahraga untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 dimana Jabar menjadi tuan rumah.
Ineu menyayangkan, bahwa hingga kini masih terdapat venue yang realisasi pembangunannya masih minim. Padahal, seluruh venue harus selesai dibangun akhir tahun ini.
Oleh karena itu, kata Ineu, Komisi V DPRD Jabar kini terus melakukan pemantauan lapangan untuk memastikan pembangunan venue.
“Ini terus kami lakukan agar segala kekurangan yang ada bisa diketahui dan langsung dilakukan percepatan. Kami siap mendukung penuh dari sisi anggaran, mungkin dalam (APBD) perubahan nanti,” tandasnya.
Hal serupa diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jabar Maman Abdurrachman. Menurutnya, pemprov harus melakukan percepatan pembangunan venue PON.
Terlebih, kini terdapat beberapa venue olahraga yang belum siap seperti venue tinju di Sukabumi, pacuan kuda di Arcamanik, dan aquatic di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
“Mau tidak mau, Pemprov Jabar harus melakukan percepatan, terutama percepataan pelaksanaan tender ulang. Apalagi itu sudah dianggarkan lagi di tahun 2015,” ucapnya.