DPRD Jabar Ajak Pemprov, Pemkab, dan Pemkot Tolak Kereta Cepat

Oleh: Yuga Khalifatusalam

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – DPRD Jawa Barat mengajak Pemprov Jabar dan pemerintah kota/kabupaten agar menolak pembangunan kereta cepat yang rencananya akan dibangun di kawasan Walini, Kabupaten Bandung Barat.

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe. Ajakan penolakan itu, kata Babihoe, bukan tanpa alasan. Pasalnya, pembangunan kereta cepat ini tidak ada dalam rencana induk perkeretaapian di Jabar.

Selain itu, dia juga tak ingin jika di kemudian hari, Pemprov Jabar dan pemkab/pemkot yang wilayahnya dilintasi kereta cepat menyesal karena pembangunan kereta cepat itu menimbulkan kerugian.

Dia menjelaskan, proyek kereta cepat yang akan digarap oleh China ini justru muncul secara tiba-tiba, tanpa melalui mekanisme yang berlaku. Sehingga, sampai saat ini, masih menimbulkan kontroversi.

Selain tidak ada dalam rencana induk perkeretaapian, pembangunan kereta cepat ini pun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang dilintasi.

“Bagaimana kita harus melakukan perubahan RTRW yang luar biasa,” kata Bobihoe kepada Jurnalbandung.com di Bandung, Minggu (21/2).

Jika kereta cepat ini tetap dibangun, Bobihoe khawatir akan terjadinya alih fungsi lahan hijau yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Terlebih, pengadaan moda transportasi massal ini pun akan diikuti dengan pengembangan daerah, seperti pembangunan perumahan serta fasilitas lainnya.

“Bayangkan kalau ada kawasan hijau yang selama ini kita lindungi sebagai sumber resapan air, tiba-tiba dihilangkan untuk kereta cepat. Harusnya tidak boleh dirusak untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ucapnya.

Share This

Leave a Reply