DKPP Mencatat Kasus Aduan Terkait Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Masih Tinggi

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menilai profesionalitas para penyelenggara pemilu perlu lebih ditingkatkan. Terlebih aduan terkait dengan profesionalitas penyelenggara pemilu masih cukup tinggi.

 

“DKPP mencatat ada sekitar 6400 kasus aduan terkait profesionalitas penyelenggara pemilu yang masuk dari tahun 2012 hingga sekarang. ,Itu 60 persen di rehabilitasi atau tidak terbukti aduannya. nah yang 40 persen ini, 70 persennya itu pelanggaran profesionalitas. Sangsinya peringatan, tergantung dari pelanggarannya,” jelas Didik Supriyanto Komisioner DKPP RI di Bandung, Kamis (26/11/2020).

 

Dikatakannya kasus pengaduan terhadap penyelenggara pemilu memang masih tinggi bahkan tahun ini mencapai sekitar 139 kasus aduan. Khususnya terkait aduan pada proses pemilihan kepala daerah.

 

“Kalau secara nasional untuk pilkada saja aduannya ada 139 kasus. yang paling banyak itu pada saat pendaftaraan pasangan calon. Baik perseorangan maupun partai politik. Biasanya dari perseorangan, mereka yang tidak memenuhi syarat ke KPU, itulah yang kemudian mempersoalkan putusan KPU . dianggap KPU tidak cermat, tidak teliti dan serius,” jelasnya.

 
Namun demikian lanjutnya, untuk di Jawa Barat, kasus pengaduan terhadap penyelenggara pemilu relatif rendah. Bahkan tahun ini kasih nya tidak lah lebih dari 5 kasus.

 

“Kalau di Jawa Barat aduan tentang pelanggran kode etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu baik kpu maupun bawaslu relatif kecil. ini tidaklah lepas dari performance kawan kawan penyelenggara di Jabar. dibanding daerah lain itu Jabar lebih bagus, bila dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jatim. Penyelenggara pemilu di Jabar lebih oke. sehingga bisa dimengerti pengaduan terhadap perilakua penyelenggara pe,ilu di jabar relatif sedikit,” katanya.

 

Menurutnya, hal itu tidaklah lepas dari karakter masyarakat Jawa Barat yang cenderung tenang saat menghadapi masalah ataupun terjadinya pelanggaran pemilu. Sehingga pihakyang merasa dirugikan oleh penyelenggara pemilu tidak langsung mealporkan aduan ke DKPP.

“Memang dari sisi masyarakat masyarakat di jabar ini tenang kalaupun ada pelanggaran bisa memaklumi yang penting, kalau ada yang melakukan ditandai.Sehingga ketika dia mau mencalonkan lagi mereka digosipi sehingga peluang terpilih lagi sangat kecil. Saya kira itu hukuman yang sangat positif meskipun tidak mengadu tapi diikuti proses seleksi di pantau,” katanya.

Leave a Reply