Disinyalir Marak Praktik Korupsi, KPK Awasi Sektor Sumber Daya Alam di Jabar

Oleh: Yuga Khaifatusalam

Jurnalbandung.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Jawa Barat akan saling bahu membahu untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup lewat program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meyakini, banyak transaksi korupsi dalam sektor pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan terus mengawasi sektor tersebut.

“Kenapa KPK sampai ke situ (mengurusi lingkungan). Ya, KPK mengurusi seperti itu, kita urusin beras, sapi, cabai, semua dilihat karena itu kehidupan. Dan di situ, banyak korupsinya atau transaksinya,” ungkap Saut di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (10/2).

Dia menegaskan, KPK akan terjun secara langsung ke lapangan. Jadi, lanjut Saut, KPK tidak hanya sebatas tanda tangan setelah itu selesai. Saut mengatakan, KPK berharap bisa menata lingkungan hidup dan sumber daya alam lebih baik lagi. Sehingga, ke depan, Pemprov Jabar bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya dalam hal penataan lingkungan hidup.

“KPK ke depan akan sangat detail karena kalau tidak detail nanti paling cuma tanda tangan, kemudian selesai. Tim kita sudah ada time table-nya. Apa yang akan dilakukan ke depannya,” beber dia.

Menurut Saut, alasan lainnya mengapa KPK sangat peduli dengan persoalan lingkungan hidup atau sumber daya alam karena kerugian negara dari hal yang berhubungan dengan alam ini cukup banyak.

“Kalau dari sisi tambang ada yang tidak punya izin, tidak punya NPWP, kemudian amdal-nya tidak jalan. Ini harus kita hentikan kalau kita mau membangun Indonesia yang betul-betul ke depan dan kita harapkan Jabar Jadi contoh untuk kemudian menciptakan sumber daya yang lebih baik,” papar Saut.

Yang harus dilakukan semua pihak saat ini, lanjut Saut, adalah tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih baik supaya wisatawan senang tinggal di Jabar karena lingkungannya bersih, sampah-sampah tidak bertebaran, hingga tidak ada lagi limbah industri yang dibuang ke sungai.

“Kalau kita punya niat untuk mendatangkan 10 juta wisatawan supaya kita mendapatkan Rp10 miliar per tahun, maka Jawa Barat harus berubah, umumnya Indonesia harus berubah mulai saat ini juga,” tandas Saut.

Share This

Leave a Reply