Disinyalir Banyak Rugikan Uang Negara, BPK Soroti Pemkab Subang
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnal Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ayi Hambali mengungkapkan, Kabupaten Subang menjadi satu-satunya kabupaten yang mendapatkan opini disclamer dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Ayi mengatakan, ada kesalahan administrasi dan kerugian uang negara yang dilakukan Pemkab Subang. Menurut dia, saat ini, BPK tengah menyoroti kesalahan yang dilakukan oleh Pemkab Subang.
“Subang kan satu-satunya daerah di Jawa Barat yang mendapat opini disclaimer dari BPK, karena menurut berbagai pihak pengawas keuangan, banyak unsur kesengajaan,” ungkapnya seusai menghadiri Seminar Transparansi Keuangan, di Jalan Cihampelas Bandung, Kota Bandung, Rabu (28/10).
Dia menilai, penyimpangan tersebut disinyalir memiliki unsur kesangajaan yang dilakukan Pemkab Subang.
“Makanya sekarang banyak temuan hukum. Kita kan sudah nengingatkan mereka, tapi karena sudah terlanjur lah,” ucapnya.
Saat ditanya berapa nilai kerugian negara yang diakibatkan tindakan Pemkab Subang tersebut, Ayi mengaku tidak mengetahui secara detail.
“Angka persisnya BPK yang tahu, saya tidak tahu. Kebanyakan di sektor bansos (bantuan sosial) dan hibah,” sebut Ayi.
Namun, tambah Ayi, ada juga laporan keuangan yang tidak wajar terkait rumah sakit daerah.
“Tapi saya gak tahu, apakah di pengadaan (barang/jasa)-nya atau pembangunan fisiknya,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia berharap Pemkab Subang bisa bekerja sama dengan BPK. Sebab, menurutnya, jika berbelit-belit dan disembunyikan, maka persoalannya akan semakin berat.
“Saya harap Pemkab Subang bekerja sama, karena bagaimanapun juga akan ketahuan. Jangan berbelit-belit. Hanya itu jalan satu-satunya,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia berharap,
seluruh pemerintah daerah meningkatkan komitmennya dalam mengejar opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Kalaupun menemukan masalah, baik terkait sumber daya manusia (SDM) maupun sistem akuntansi yang baru, Ayi meminta pemerintah daerah tidak segan meminta kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna mencapai sistem pengelolaan keuangan yang baik.
“BPKP sudah welcome koq untuk training dan pendampingan,” katanya.
