Disebut Ilegal, Pengusaha Pom Bensin Mini Meradang

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Para pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mini (pom bensin mini) yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Pom Mini Indonesia (APPMI) menolak tegas pernyataan pemerintah yang menilai pom mini ilegal.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APPMI Deden Dinar Mukti menilai, tudingan pemerintah tersebut tidak berdasar. Pasalnya, para pengusaha pom mini membeli bahan bakar dari Pertamina sesuai harga resmi yang ditetapkan pemerintah. Oleh karenanya, dia menentang keras peryataan pemerintah tersebut.

Selain itu, kegiatan usaha ini pun sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (ВВМ), khususnya masyarakat di daerah pelosok yang belum terjangkau SPBU Pertamina.

“Jadi, kalau ada yang sebut kami ilegal, maka saya tentang itu,” tegas Deden dalam Kongres APPMI di salah satu hotel di Kota Bandung, Minggu (9/4).

Selain membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan ВВМ, lanjut dia, keberadaan pom mini juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat. Sebab, di tingkat bawah, banyak sekali menyerap tenaga kerja.

Deden menganggap, tudingan ilegal yang dilontarkan oleh pemerintah sebagai tindakan gegabah dan sengaja mengembuskan isu miring agar para pelaku usaha pom mini resah.

Seharusnya, kata Deden, pemerintah lebih bijak bertutur di media, bukan malah menuduh pom mini ilegal.

“Saya tidak terima dibilang ilegal, emang kita maling apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan menyebut pom mini ilegal.

Sebab, keberadaannya tidak memiliki standar keamanan dan izin pihak berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Share This

Leave a Reply