Dinilai Sukses Tindaklanjuti Evaluasi Kemendagri, Pemprov Jabar Diganjar Penghargaan
Oleh: Redaksi
Jurnal Bandung – Pemprov Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Piagam penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar serta para Wakil Gubernur lainnya dalam Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/9).
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada lima permasalahan krusial pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dewasa ini.
Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan pengangguran tahunan daerah.
Keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai, dan kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal.
Untuk itu, Tjahjo meminta kepala daerah memaksimalkan kinerja aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk mencegah dan meminimalisasi peyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.
”APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” kata Mendagri.
”Bentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. Wujudkan APIP yang independen. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP. Perkuat orientasi pengawasan APIP,” paparnya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa APIP juga perlu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini.
Sejumlah isu-isu strategis pembangunan saat ini, di antaranya konektivitas wilayah yang menitikberatkan pada keterkaitan fungsi wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
Lalu, kedaulatan pangan yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian, energi yang memfokuskan pada pelayanan dasar energi listrik 2015-2019 menuju kemandirian energi.
Selain itu, terdapat pula isu atau permasalahan konflik sosial seperti bentrokan antarwarga/pemuda, antarormas, pelajar/ mahasiswa, konflik SDA/sengketa agraria, serta masalah aliran agama/kepercayaan.
Rapat kerja evaluasi dihadiri wakil gubernur dan insprektorat seluruh Indonesia. Adapun pemerintah provinsi lain yang menerima penghargaan serupa, di antaranya Pemprov Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Provinsi Banten.
