Dinilai Diskriminatif, LPM Adukan Pemkot Bandung ke Ombudsman‬

Oleh: JB-01

Foto net
Foto net

‪Jurnal Bandung – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung mempersoalkan aturan terkait pembatasan usia pelaku sosial kemasyarakatan maksimal 65 tahun.

LPM Kota Bandung pun akhirnya mengadukan persoalan tersebut kepada Ombudsman perwakilan Jawa Barat, Jumat (27/2).‬

‪”Laporan ini ke Ombudsman, laporan kebijakan yang diskriminatif dari Pemkot Bandung terhadap LPM. Yang diadukan adalah adanya Perda yang membatasi usia pelaku sosial kemasyarakatan 65 tahun,” ungkap Ketua LPM Kota Bandung Merdi Hazizi kepada Jurnal Bandung, di Kantor Ombudsman, Jalan Kebon Waru Utara, Kota Bandung, Jumat (27/2).

‪Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2013 tentang Lembaga Kelurahan Masyarakat (LKK). Selain mengatur LPM, Perda tersebut juga mengatur PKK dan lembaga kelurahan lainnya.

Namun sayang, lanjut dia, dalam Perda tersebut tertuang sebuah aturan tentang batas usia anggota LPM maksimal 65 tahun.‬ Padahal menurut Merdi, para pelaku sosial kemasyarakatan kebanyakan usianya sudah tidak muda atau para pensiunan. Hal itulah yang membuat pihaknya menilai Pemkot Bandung diskriminatif.

“Sementara untuk seperti hakim agung, anggota dewan, ini kan enggak dibatasi usianya, tapi ini untuk pelaku sosial kemasyarakatan malah dibatasi usianya,” ujarnya.‬

‪Selain itu, berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 149/2014 tentang Penetapan Honorarium bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp12 juta. Namun, bantuan sebesar Rp12 juta itu ternyata tidak diterima secara utuh oleh LPM. Ada yang Rp5 juta, Rp6 juta, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali.‬

‪”Hampir semua LPM di seluruh kelurahaan di Kota Bandung tidak menerima bantuan operasional ini secara utuh. Bahkan seluruh kelurahan di Kecamatan Regol dan Astana Anyar ini belum menerima,” ungkap Merdi.‬

‪Ditanya penyebab terjadinya hal tersebut, dia mengaku tidak tahu jelas. Namun, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, hal itu terkait kode rekening.

“Alasannya itu kode rekening. Padahal kan LPM itu lembaga jadi pasti udah punya rekening. Alasannya enggak jelas,” ujarnya.‬

‪Karena itulah, LPM Kota Bandung melaporkan Pemkot Bandung kepada Ombudsman dengan harapa Perda Nomor 2/2013 tentang Lembaga Kelurahan Masyarakat (LKK) distatusquokan dan direvisi. Menurutnya, jangan sampai Perda tersebut membuat ketidakharmonisan di antara lurah dan LPM.‬

‪”Harapannya Perda ini distatusquokan. Sambil nunggu revisi perda ini. Jangan sampai membuat kegelisahan. Tidak lagi ada Pak Lurah dan para Ketua LPM berantem,” ucapnya.‬

‪Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat Haneda Srilastoto menuturkan, pihaknya akan segera memverifikasi laporan dari LPM Kota Bandung. Berbagai berkas dan bukti pun akan segera dipelajari untuk kemudian diambil langkah-langkah yang harus dilakukan.‬

‪”Kita akan menganalisa laporan ini. Karena kita harus pastikan ini menjadi kewenangan dan tugas pokok dari Ombudsman atau bukan. Kalau ini bukan menjadi kewenangan kami, maka akan kami beri rekomendasi untuk menggunakan lembaga lain,” pungkasnya.

Leave a Reply