Diduga Lelang Jabatan Hanya Formalitas, Emil Diminta Pilih Kadis Kesehatan Dari Internal

Oleh : Redaksi

Jurnalbandung.com – Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung, Budi Rajab mengatakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil harus pandai dalam menentukan pilihan siapa yang menempati posisi Dinkes Jabar.
Saat ini sudah muncul tiga kandidat hasil lelang jabatan yang akan mengisi posisi itu, yakni Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Jawa Barat yaitu DR. drg Marion Siagian, MEpid; Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat, Sri Sudartini, MPS, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dr Berli Hamdani, MPM.
Melihat dari ketig calon tersebut, seharusnya Gubernur Jabar mempertimbangkan pengalaman dan penguasaan permasalahan kesehatan di Jawa Barat.
Berkaca pada itu, Budi menilai kandidat dari internal Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan dibanding calon dari eksternal. “Jadi mungkin yang terbaik dari posisi internal,” kata Budi di Bandung, Senin (6/5).
Dia menjelaskan alasan penilaiannya itu. Menurut dia, kandidat dari internal lebih mengetahui persoalan kesehatan di Jawa Barat. Kondisi geografis wilayah dan keseharian masyarakatnya menjadikan persoalan di setiap daerah bisa berbeda-beda.
“Orang-orang internal lebih tahu permasalahan kesehatan di Jawa Barat,” katanya. Selain itu, Budi menilai proses lelang jabatan belum tentu dilakukan seobjektif mungkin.
Dia menyebut, proses tersebut bisa saja hanya formalitas sehingga belum tentu menghasilkan kandidat yang terbaik secara kualifikasi. “Lelang jabatan itu bagus. Tapi kalau kualitasnya sama saja, ya mending dari internal,” katanya.
Terlebih, menurut dia sudah menjadi rahasia umum jika pemilihan pejabat di birokrasi kental dengan unsur nepotisme. Meski menggunakan jenis seleksi yang baru seperti lelang jabatan, namun dia meyakini cara-caranya tidak akan berubah sehingga diduga kuat akan mengedepankan unsur kedekatan.

“Kan dari dulu juga birokrasi terkenal nepotisme. Sering kali lelang jabatan itu jadi ajang permainan dari birokrasi untuk titip-titipan. Jadi sifatnya subjektif dan nepotisme,” katanya.
Dia menyayangkan masih terjadinya kasus seperti ini di tengah-tengah digaungkannya reformasi birokrasi. Padahal, tambah dia, upaya tersebut harus dilakukan secara mendasar agar menghasilkan kualitas pejabat yang kompeten.
“Reformasi birokrasi itu harus ada perubahan radikal, harus cukup mendasar. Kemacetan pemerintah sejak orde baru sampai sekarang, ya dari (permasalahan) birokrasi,” katanya.

Share This

Leave a Reply