Dianggap Hambat Investasi, Pemprov Jabar Batalkan Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang

Oleh: Yuga Khalifatusalam

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Sekertaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa menyatakan, Pemprov Jabar membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang.

Iwa mengatakan, Pemprov Jabar sudah menyisir 30 perda di kota/kabupaten yang ada di Jabar. Dari 30 perda tersebut, terdapat sejumlah peraturan terkait ketenagakerjaan, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurutnya, pembatalan perda ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mempermudah iklim investasi di daerah.

“Perda soal ketenagakerjaan di Karawang dibatalkan. Kabupaten Bekasi, dan Cimahi tengah proses. Pembatalan perda oleh Kemendagri itu harus lewat keputusan gubernur,” ujar Iwa kepada jurnalbandung.com di Gedung Sate, Jumat (22/7).

Dijelaskan Iwa, dari 30 perda yang dibatalkan, mayoritas terkait sumber daya air dengan jumlahnya mencapai 15 perda. Meskipun begitu, Iwa menilai, yang lebih krusial diantara pembatalan perda, adalah perda ketenagakerjaan.

“Perda Ketenagakerjaan Nomor 1/2011 Kabupaten Karawang sekaligus Peraturan Bupati 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang dibatalkan,” sebutnya.

Iwa menerangkan, pembatalan didasari alasan perda tersebut membahas detail-detail yang bertentangan dengan peraturan di atasnya yang menyebabkan biaya tinggi dan diskriminasi.

Iwa mencontohkan, pada Pasal 25 ayat 2 Perda Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang mewajibkan perusahaan menyediakan lowongan kerja sebanyak 60% bagi warga sekitar.

Ketentuan itu, kata Iwa, diperkuat lagi oleh Perbup Karawang Nomor 8/2016. Iwa menilai, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dimana setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

“Penempatan tenega kerja itu dilaksanakan dengan azas terbuka, bebas, objektif, adil dan setara,” tegasnya.

Iwa menambahkan, saat ini, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan juga tengah memproses pembatalan Perda Kota Cimahi Nomor 8/2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 3/2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Share This

Leave a Reply