Di Jabar, Pasangan Usia Subur Lebih Senang Pakai Alat Kontrasepsi Jangka Pendek
Oleh: Redaksi
Jurnal Bandung – Dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sekitar 46 juta jiwa, Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi persoalan kependudukan, salah satunya pemakaian alat kontrasepsi oleh pasangan usia subur (PUS).
Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Jabar Sugilar, PUS lebih senang menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, yakni pil dan suntik. Sehingga, angka drop out-nya pun cukup tinggi.
“Pasangan usia subur masih lebih senang menggunakan non-MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang) ketimbang KB MKJP,” imbuh Sugilar kepada Jurnal Bandung di ruang kerjanya di Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Rabu (23/12).
Selain penggunaan alat kontrasepsi, kendala lain yang dihadapi adalah minimnya tenaga lapangan di berbagai daerah. Bahkan, persoalan ini disebut-sebut sebagai kendala terbesar yang dihadapi Jabar dalam mengatasi persoalan kependudukan.
“Di Jabar itu ada hampir 6.000 desa. Sementara jumlah PLKB (petugas lapangan keluarga berencana) hanya 1300 orang. Dengan begitu, 1 orang petugas setidaknya harus melayani 3 desa. Tentunya perbandingan ini kurang memadai,” tuturnya.
Namun, pihaknya mengaku sangat terbantu dengan perhatian yang diberikan Pemprov Jabar terkait minimnya jumlah PLKB di lapangan.
Sebab, peran PLKB kini dibantu juga kader-kader Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang jumlahnya lebih dari 4000 orang. Terlebih, Pemprov Jabar pun memberikan bantuan berupa insentif bagi para petugas lapangan ini.
Lebih jauh Sugilar mengungkapkan, tahun 2016 yang sudah di pelupuk mata akan menjadi tahun penentuan bagi BKKBN Jabar dalam penanganan persoalan kependudukan.
Untuk menghadapinya, berbagai rencana program pun sudah disiapkan. Pihaknya pun berkomitmen untuk menjalankannya seoptimal mungkin. Menurut Sugilar, disebut sebagai tahun penentuan, sebab pada 2017 mendatang, akan ada evaluasi empat tahunan.
“2016 ini penentuan, karena di 2017 akan ada penilaian dan evaluasi program KB (keluarga berencana) dan kependudukan secara nasional,” ungkap Sugilar.
Selain sebagai tahun penentuan, lanjut Sugilar, 2016 juga bisa disebut sebagai tahun operasional. Sebab, pada 2016 mendatang, pihaknya ingin seluruh lini di BKKBN Jabar bergerak dan bekerja cepat, sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
