Di Bawah Kepemimpinan Aher, Haris Yuliana Anggap Pemprov Jabar Lebih Peduli Dunia Pendidikan

Oleh: Redaksi

Foto Redaksi
Foto Redaksi

Jurnal Bandung – Hadirnya Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Otonomi Daerah berdampak juga kepada dunia pendidikan. Adanya wacana pelimpahan kewenangan kebijakan pendidikan dari kota/kabupaten ke provinsi, menuai pro-kontra di beberapa wilayah.

Mayoritas pihak yang kontra keberatan dengan beban yang akan muncul jika kewenangan dialihkan ke provinsi. Maka, tak heran jika sebagian pihak mencoba jalur judicial review. Tapi di Jawa Barat berbeda, provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia ini justru menyambut baik pelimpahan kebijakan ini.

“Gubernur Jabar (Ahmad Heryawan) tidak mempersoalkan beban yang akan diemban, bahkan bisa dibilang sujud syukur, karena akhirnya cita-cita dia yang concern terhadap pendidikan bermutu diberikan jalan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yulian dalam acara diskusi PWM Jabar dengan Forum Kepala SMA/SMK Muhammadiyah se-Jabar, di STAI Muhammadiyah, Sabtu (18/6).

Haris menambahkan, kepedulian Gubernur Jabar Ahmad Heryawan terhadap dunia pendidikan banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan. Di antaranya, program pembangunan ruang kelas baru (RKB).

Jika awalnya hanya bisa membangun 300 RKB, di bawah kepemimpinan Aher, sapaan akrab Gubernur, ternyata Jabar sanggup membangun hingga 20.000 RKB. Selain RKB, Aher juga membuat kebijakan satu bangku SMP, satu bangku SMA.

“Artinya, tidak boleh ada satu anak SMP yang tidak bisa masuk SMA/SMK, baik karena ketiadaan biaya atau ketiadaan bangku (fasilitas),” jelas Haris.

Di tempat yang sama, Prof. Udi, PhD mengamini pernyataan Haris ini. Menurut tokoh pendidikan yang aktif di Ormas Muhammadiyah ini, kebijakan Pemprov Jabar saat ini memang sangat terasa berpihak pada dunia pendidikan.

“Kami tentu merespons positif kebijakan pemprov karena Muhammadiyah pun selalu peduli dengan pendidikan dan kami ingin meningkatkan kualitas dan mutu sekolah Muhammadiyah sebagai tempat sekolah umat Islam,” ungkapnya.

Haris Yuliana melanjutkan, berbekal semangat memajukan pendidikan inilah yang membuat Pemprov Jabar meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempercepat pelimpahan kewenangan pendidikan ini.

“Kesanggupan ini tentu saja bukan omongan belaka karena Jabar sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Meski pelimpahan baru akan dimulai 1 Januari 2017, Jabar sudah siap secara teknis mulai Oktober tahun ini,” kata Haris

Share This

Leave a Reply