Di Bandung Kini Berdiri LPKA dan LPAS Bagi Anak-Anak yang Terjerat Hukum

Oleh: Redaksi

Foto net
Foto net

Jurnal Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly saat meresmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kementerian Hukum dan HAM, di Lapas Anak Klas III, Jalan Pacuan Kuda, Arcamanik, Kota Bandung, Rabu(5/8).

Turut pula mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.  Selaku perwakilan Pemprov Jabar, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang tinggi atas berdirinya lapas khusus anak tersebut. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang bangsa kepada anka-anak.

“Semoga dengan diresmikannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) ini, agenda perlindungan hukum kepada anak, terutama terhadap anak yang berhubungan dengan hukum dapat berlangsung secara berkesinambungan, sekaligus menjadi pendorong semangat bagi kita untuk semakin memperhatikan dan memperlakukan seluruh anak bangsa dengan penuh kasih sayang,” ungkap Wagub dalam keterangan terlulis yang diterima Jurnal Bandung, Kamis (6/8).

Menurutnya, sistem peradilan anak di Indonesia terus mengalami pembaharuan ke arah yang lebih baik. Kehadiran LPKA dan LPAS di Bandung ini merupakan implementasi concrete dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, Wagub pun berpendapat proses peradilan, penahanan, dan pemenjaraan anak merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan pemidanaan yang dapat dilakukan sebagai upaya akhir.

Sementara itu, dalam konferensi pers seusai acara peresmian, Menkumham Yasona Laoly mengatakan LPKA dan LPAS Bandung merupakan pilot project yang akan diaplikasikan di provinsi lain di Indonesia.

Khusus untuk anak-anak yang ada di Lapas Anak Bandung, Yasona mengatakan pihaknya telah menarik mereka ke lapas anak ini untuk dilakukan pembinaan. Sedangkan untuk anak-anak di luar Jabar, akan dilakukan pemindahan ke lapas anak lainnya secara bertahap.

“Secara bertahap, ada beberapa lapas-lapas yang sudah kita tunjuk untuk menjadi tempat LPKA di semua provinsi, jadi nanti secara bertahap akan memenuhi standar ini,” ujar Yasona.

Selain di Bandung, peresmian serupa juga dilaksanakan di 33 LPKA seluruh Indonesia. Sebelumnya, pada Selasa (4/8) telah dilakukan pula konferensi Perubahan Sistem Perlakuan Anak Berhadapan dengan Hukum yang Ramah Anak Berbasis Budi Pekerti, di Lapas Anak Bandung yang menghasilkan Piagam Arcamanik berisi 10 Prinsip Pembinaan Bagi Anak.

Sementara LPKA yang diresmikan terdiri dari 7 LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas IIB. 18 di antaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 lapas anak yang telah ada selama ini.

Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan dewasa, menunggu pembangunan LPKA dan LPAS secara bertahap di seluruh Indonesia. Di tempat tersebut, anak akan mendapatkan pendidikan, latihan keterampilan, dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pendidikan yang akan berlangsung di LPKA yaitu pendidikan formal, yang terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP), SMA/SMK, serta pendidikan nonformal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk SMP, dan Paket C untuk SMA.

Ada pula pembinaan kepribadian berupa pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan keterampilan yang terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, teknologi informasi, dan lain-lain.

Secara nasional, sebanyak 10.229 anak-anak yang berada di lingkungan pemasyarakatan, baik itu di Bapas, LPAS, dan LPKA. Dengan rincian, 5.229 anak diversif dan 3.814 berada di dalam lapas. Peresmian LPKA dan LPAS ini merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2015 yang diperingati setiap tanggal 23 Juli.

Untuk itu, pada peresmian ini diberikan pula bantuan operasional dan pendidikan kepada LPKA dan LPAS Bandung dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemprov Jabar.

Share This

Leave a Reply