Dewan Minta BKD Jabar Revisi Data PNS

Oleh: Bayu Wicaksana

foto net
foto net

Jurnal Bandung – Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) fiktif di lingkungan Pemprov Jabar mencapai 120 orang. Dalam satu tahun, anggaran pemprov yang masuk ke rekening mereka mencapai sekitar Rp 2,8 miliar, baik untuk PNS yang berstatus masih aktif maupun pensiun.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengaku kaget dengan adanya PNS fiktif ini. Dirinya baru tahu adanya kasus tersebut dan tidak pernah dilaporkan sebelumnya oleh BKD Jabar.

Menurut Syahrir, hal ini sangat merugikan negara dan harus segera diusut tuntas. Pihaknya pun mengaku akan segera membahas hal ini dengan BKD Jabar.

“Kami akan adakan rapat evaluasi dengan BKD tentunya. Mencari informasi lebih lanjut tentang ini. Kita akan menggali lagi,” kata Syahrir kepada jurnalbandung.com di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (22/4).

Syahrir sangat menyayangkan persoalan tersebut karena seharusnya bisa diantisipasi dengan baik. Pendataan PNS, kata Syahrir, seharusnya sudah lengkap sehingga keberadaan pastinya harus sudah diketahui.

“Namanya, alamatnya, kan harusnya jelas,” ucapnya.

Syahrir pun meminta BKD Jabar lebih hati-hati dalam mendata PNS. Terlebih, lanjut Syahrir, mulai tahun depan, pemprov akan mengelola sekitar 28.000 guru SMA/SMK seiring perpindahan alih kelola sekolah tersebut dari kabupaten/kota.

“Takutnya ada yang ikut “dibonceng” lagi. Karena kan TPP (Pemprov Jabar) sangat besar, mereka akan tertarik. Kami minta BKD disiapkan formatnya. Minta rekomendasi dari kabupaten/kota dengan baik, guru-guru mana yang memang berhak,” bebernya.

Lebih lanjut Syahrir mengatakan, potensi terjadinya PNS fiktif ini bisa terjadi di setiap pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota di Jabar.

“Kalau dilihat, ada peluang di setiap kabupaten/kota. Makanya perlu evaluasi terhadap penerimaan PNS-nya seperti apa,” tegasnya.

Share This

Leave a Reply