Deddy Mizwar Dukung Pusat Bangun Embung di 3.000 Desa
Oleh: Yuga Khalifatusalam
Jurnalbandung.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi akan membangun embung di 3.000 desa.
Pembangunan embung tersebut menjadi program prioritas, bahkan sudah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) hingga 2019 mendatang.
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika menuturkan, pembangunan embung ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
Pasalnya, untuk menopang kesuksesan ketahanan pangan tersebut, maka harus didukung oleh sistem pengairan atau irigasi yang baik pula.
Namun, permasalahannya tidak semua desa memiliki irigasi yang baik. Oleh karenanya, pembangunan embung menjadi alternatif untuk pengairan pertanian.
“Di situlah embung jadi alternatif untuk pengairan pertanian,” ucapnya di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (14/12).
Namun begitu, lanjut dia, program ini hanya sebatas informasi, sehingga tidak ada paksaan bagi desa untuk membangun embung yang diprogramkan pusat.
“Kita buat prioritas (pembuatan embung) di 3.000 desa itu karena mereka mempunyai potensi yang besar. Maka dari itu, tetap keputusan ada di musdes (musyawarah desa),” katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyebut, pihaknya siap mendukung program pembangunan 3.000 embung tersebut.
Apalagi, Jabar merupakan daerah yang memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi. Sehingga, kata Deddy, akan sangat baik jika digunakan sebagai tempat penyerapan dan penyimpanan air.
“Sehingga pada musim hujan bisa jadi penampung air, pada musim panas jadi persediaan air,” ucapnya.
Namun, pihaknya mengaku belum menerima data lengkap mengenai desa mana saja yang nantinya masuk ke dalam program tersebut.
“Jadi kita lihat dari 3.000 itu di Jawa Barat berapa, kita siap-siap saja. Tapi kemungkinan daerah bisa mengajukan lagi. Jabar sangat membutuhkan,” ucapnya.
Deddy pun mengakui, permasalahan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan embung memang masih belum jelas. Sehingga, pihaknya akan menunggu kepastian pembebasan lahan dari pusat.
“Persoalannya, tanahnya punya siapa? punya desa atau punya masyarakat untuk dijadikan embung itu,” tandasnya.
