Daripada Investasi Bodong, Aher Minta Warga Jabar Titipkan Dananya ke Pemprov Jabar

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap, peran masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi dalam mendukung jalannya pembangunan.

Salah satunya, dengan turut membiayai setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah, khususnya menyangkut pembangunan infrastruktur.

Heryawan mengatakan, di Jabar terdapat banyak program pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Dia mengakui, pemerintah cukup kerepotan jika harus membiayainya sendiri.

Ini terlihat dari lambannya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah seperti bandar udara dan jalan tol. Waktu pengerjaan sering mundur dari target yang telah ditentukan karena kekurangan biaya, baik untuk pembebasan lahan maupun pengerjaan fisik.

Bahkan, kebutuhan infrastruktur masyarakat banyak yang belum terbangun karena terbatasnya kemampuan pemerintah. Oleh karena itu, Heryawan menilai, akan lebih baik jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut.

Terlebih, kata Heryawan, jumlah penduduk di Jabar paling banyak di Indonesia, sehingga menjadi modal besar dalam mengoptimalkan program pembangunan.

Gubernur yang akrab disapa Aher itu pun membandingkan besarnya simpanan warga pada investasi bodong seperti data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Di kita ada (pembangunan) bandara, jalan tol. Daripada investasi swasta, apalagi yang ilegal, mending obligasi. 10 juta (rupiah) per orang, kan dahsyat,” ujar Aher kepada jurnalbandung.com di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (28/7).

Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah tidak perlu kerepotan meminjam dana ke pihak lain.

“Enggak perlu pinjam ke luar negeri, ke asing. Daripada (investasi warga) ke orang lain, bodong, mending ke pemprov,” katanya.

Pemprov Jabar pun, lanjutnya, telah mengupayakan hal ini dengan mengajukan ke pemerintah pusat agar bisa menerbitkan obligasi. Melalui surat utang tersebut, proyek pembangunan diharapkan bisa berjalan lancar dengan bantuan dana masyarakat.

Oleh karena itu, Aher berharap para pihak terkait bisa segera mewujudkan keinginannya itu.

“OJK bisa buatkan regulasi, bagaiaman masyarakat bisa dihimpun investasinya,” pungkasnya.

Kepala Kantor Regional 2 OJK Jabar Sarwono menyambut baik permintaan tersebut. Menurutnya, hal ini cukup positif terutama untuk akselerasi pembangunan. Selain itu, dengan mengikuti program ini, masyarakat pun akan terhindar dari jebakan investasi bodong.

“Ini positif, agar masyarakat mau invest di tempat yang menarik, daripada di investasi bodong. Ini lebih rasional, daripada itu enggak rasional,” katanya.

Dia mengatakan, nantinya, penghimpunan dana yang dilakukan pemerintah bisa berbentuk obligasi retail.

“Itu izin dari OJK, tapi endorse-nya dari DPR. Waktunya pun harus tepat, jadi perlu dikaji lebih jauh,” ucapnya.