Dana Pengawasan Tak Cukup, Pilkada Serentak di 10 Kabupaten/Kota Terancam Gagal

Oleh: Redaksi

Jurnalbandung.com – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 10 kabupaten/kota di Jawa Barat terancam batal akibat pemerintah daerah terkait tak mampu memenuhi dana pengawasan yang diusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.

Padahal, Undang-Undang Nomor 15/2011 mengamanatkan, pemerintah daerah wajib mengganggarkan dana tersebut. Terlebih, undang-undang pun mewajibkan pengawasan dalam setiap pelaksanaan pilkada.

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menyebutkan, dari 16 kabupaten/kota di Jabar yang akan menggelar pilkada serentak, baru 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan kesanggupannya memenuhi dana pengawasan pilkada.

Keenam kabupaten/kota itu, yakni Kabupaten Bogor, Subang, Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Bekasi.

Sementara sisanya, yakni Kabupaten Garut, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Purwakarta, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar hanya sanggup menyediakan anggaran pengawasan yang besarnya jauh dari yang diusulkan Bawaslu Jabar.

Harminus mencontohkan, di Kabupaten Cirebon, dari total usulan sebesar Rp16.330 miliar lebih, Pemkab Garut hanya sanggup mengalokasikan anggaran Rp3.9 miliar lebih atau masih kurang sekitar Rp12 miliar lebih.

Sementara di Kabupaten Sumedang, dari usulan Bawaslu Jabar sebesar Rp11.153 miliar lebih, Pemkab Sumedang hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp1,5 miliar atau kurang Rp9.653 miliar lebih.

Di Kabupaten Majalengka, dari usulan sebesar Rp11.850 miliar lebih, kesanggupannya hanya Rp3 miliar atau kurang Rp8.850 miliar.

“Berdasarkan usulan kami, total dana pengawasan di 16 kabupaten/kota mencapai Rp165.236 miliar lebih. Sementara kesanggupan pemda baru Rp103.774 miliar lebih atau masih kurang Rp61.462 miliar lebih,” paparnya.

Harminus menegaskan, merujuk pada Permendagri Nomor 44/2015, karena pilkada serentak di 16 kabupaten/kota bersamaan dengan Pilgub Jabar 2018, maka pembiayaannya pun sharing antara APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

“Nah, meski sudah sharing, kenyataannya ke-10 kabupaten/kota ini tidak sanggup dengan alasan yang tidak jelas,” sesalnya.

Pihaknya memberikan tenggat waktu bagi ke-10 pemerintah kabupaten/kota itu untuk segera memenuhi tanggung jawabnya sebelum tahapan Pilkada Serentak 2018 dimulai, Agustus 2017 mendatang. Bila tidak, pengawasan tidak akan dilakukan di 10 kabupaten/kota tersebut.

“Undang-undang menyaratkan, pengawasan wajib dilakukan dalam setiap pilkada. Bila tidak, pasti cacat hukum. Artinya, pilkada itu tidak sah dan dibatalkan,” tegasnya.

Leave a Reply