Cisumdawu Terganjal Persoalan Lahan, Pemprov Jabar Diminta Gerak Cepat

Oleh: Bayu Wicaksana

Jurnal Bandung – Pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) hingga kini masih terkendala persoalan lahan. Masih cukup banyak lahan yang belum dibebaskan, baik karena keterbatasan dana maupun persoalan administrasi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menyontohkan, pada seksi I dan II saja, faktor lahan menjadi kendala seperti adanya tanah wakaf dan tanah kas desa yang belum tuntas pembebasannya. Kedua lahan tersebut hingga kini belum tuntas proses administrasinya.

“Untuk tanah wakaf, saat ini prosesnya tengah dilakukan di Kementerian Agama. Sampai saat ini izin belum selesai,” ungkap Iwa kepada jurnalbandung.com seusai memantau lokasi pembangunan Tol Cisumdawu, Rabu (12/4).

Menurut Iwa, terdapat beberapa kendala yang memerlukan penanganan intensif dari Pemprov Jabar.

“Dan tiga lagi tanah wakaf di fase II. Ini beberapa kendala di lapangan yang harus diselesaikan,” katanya seraya menyebut untuk fase I lahan yang belum dibebaskan tinggal 6,6% serta untuk fase II tinggal 18,88%.

Pembebasan lahan ini, kata Iwa, harus dipercepat untuk memperlancar pembangunan jalan tol tersebut. Terlebih, lahan yang belum bebas ini akan digunakan untuk pembangunan konstruksi jalan.

“Sehingga, ketiga lokasi yang memang betul-betul harus selesai karena ini di badan jalan. Dengan demikian perlu dipercepat,” katanya seraya menjanjikan, pihaknya akan mengakselerasi proses tersebut mulai bulan ini.

“Tanah wakaf kami sudah ketemu Bapak Menteri (Agama). Pak Menteri akan mendorong percepatannya, mudah-mudahan selesai. Saya juga menugaskan Karo Yansos untuk menelusuri (ke Kemenag),” tambahnya.

Disinggung adanya penghuni lahan yang belum mau direlokasi, Iwa memastikan pihaknya bisa melakukan upaya paksa.

“Semoga tidak perlu konsinyasi. Semuanya akan dituntaskan. Kalau memang musyawarah tidak selesai, mungkin konsinyasi proses terakhir,” terangnya.

Kendala lahan ini, diakui pihak Kepala Satuan Kerja (Satker) Jalan Tol Cisumdawu Rida Nurfaida. Menurutnya, hampir di setiap pembangunan infrastruktur di Indonesia, lahan menjadi persoalan klasik.

“Kalau mau jujur, di setiap proyek konstruksi di kita, pasti (hambatannya) karena lahan,” kata Rida di tempat yang sama.

Selain karena proses administrasinya yang belum tuntas, kata Rida, faktor lahan ini pun terkendala keterbatasan biaya.

“Lahannya sebenarnya besar, seksi I keseluruhan total lahan Rp920 miliar. Tapi kita hanya butuh 40% dari nilai itu,” sebutnya.

Selain untuk lahan, saat ini pun pihaknya membutuhkan sekitar Rp365 miliar untuk pengerjaan konstruksi. Menurut dia, seluruh kebutuhan dana tersebut merupakan kewajiban pemerintah pusat.

“Sudah kita sampaikan semua ke pusat. Harapannya APBN Perubahan ini kita bisa dapat alokasi. Kalau itu jadi prioritas, bisa cepat selesai,” katanya.

Rida menambahkan, pihaknya terus melakukan pengerjaan meski saat ini memasuki musim penghujan.

Sebagai contoh, untuk pengerjaan fisik pada fase I, pengerjaannya sudah mencapai 82%. Meski begitu, dia mengakui pengerjaan tanah cukup terhambat akibat musim hujan ini.

“Kalau tanah memang sempat belum optimal, karena intensitas hujan. Harapannya di April ini jarang hujannya, sehingga pengerjaan tanah sisanya mulai dikerjakan. Masih banyak pekerjaan tanahnya, semoga bisa dikebut,” tuturnya.

Adapun untuk pengerjaan fase II, pihaknya belum mengerjakan pembangunan fisik karena belum cairnya dana dari APBN.

“Harapannya dengan adanya uang muka untuk pekerjaan konstruksi fase II,” katanya.

Disinggung teknis pengerjaan terutama untuk mengantisipasi adanya daerah yang rawan longsor, menurutnya pembangunan yang dilakukan menyesuaikan dengan kondisi lahan.

Dia mengakui, kawasan yang digunakan jalan tol tersebut memiliki banyak titik yang harus diwaspadai.

Sebagai antisipasinya, kata dia, pihaknya memperkuat fisik konstruksi, di samping ada juga yang bergeser untuk menghindari daerah rawan longsor.

“Kita sudah meminimalisasi, kita ambil desainnya mengikuti kontur, tidak melawan kondisi alam. Kita melibatkan ahli-ahli geologi, dari ITB, termasuk juga dari kementerian,” pungkasnya.